Eng-Ing-Eng, Tagar #PecatLuhut Bertengger, Emang Petugas Partai Berani Pecat Penguasa Negara?
Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Bertengger hashtag pecat Luhut yang menjadi trending topik di Twitter pada Rabu (3/11) petang. Gerakan ini muncul setelah nama Menteri Koordinator Maritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut terlibat dalam bisnisTes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Dilansir Populis.id, Warganet yang meramaikan hashtag pecat Luhut mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mendepak Luhut dan Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga diduga terlibat dalam bisnis PCR ini.
Baca Juga: Luhut Disurati Legislator Minta Wisman Tak Perlu Ikuti Karantina
"Apa Berani Petugas Partai Berani Pecat Sang Penguasa Negara?," kata akun @prof****
"Jokowi berani pecat Luhut,maka dia orang jujur," kata @@princess***
"Setelah ramai berita ada dugaan menteri bisnis tes PCR, aturan langusung diubah, sebecanda inikah?" kata @thox***
Baca Juga: Luhut Dituding Terlibat Bisnis PCR, Begini Tangkisannya...
"Wabah bagi rakyat, berkat bagi pejabat, makanya isu Covid digoreng terus, naik apapun kini wajib antigen," ucap penggunatwitter lainnya.
Disisi lain, sejumlah warganet juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan mengusut kasus ini.
"Tes uji nyali. Beranikah KPK menangkap Luhut dan Eric," ucap @Tiwik*****
Sementara itu, Menteri Koordinator Maritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah dirinya terlibat dalam Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang sedang ramai dibicarakan sekarang.
Dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR ramai dibicarakan setelah laporan investigasi yang dilakukan Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2021 tentang sejumlah laboratorium yang diduga dimiliki sejumlah pejabat di tanah air.
Baca Juga: Luhut dan Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis PCR, Jokowi Didesak Tempuh Langkah 'Radikal'
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dengan tegas manampik dugaan keterlibatan Luhut. Dia kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai LAB milik Luhut yang disinggung laporan majalah Tempo tersebut.
“Pertama, perlu saya perjelas bahwa Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra, dan saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra (TBS) sudah sangat kecil yaitu dibawah 10 persen, jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” ujar Jodi kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Kemudian terkait GSI Lab, Jodi mengakui bahwa Menko Marinves Luhut pernah diajak oleh koleganya dari Grup Indika, Adaro dan Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid dengan kapasitas test yang besar.
“Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham disitu. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” demikian jelas Jodi.
“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat dibidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid-19,” sambungnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil