Taliban Lakukan Pelantikan Jabatan Penting Besar-besaran, Ada Gubernur Baru Kabul

Taliban menunjuk 44 anggotanya untuk peran kunci termasuk gubernur provinsi dan kepala polisi pada Minggu (7/11/2021). Upaya ini dilakukan agar dapat menopang pemerintahan saat negara itu bergulat dengan masalah keamanan dan ekonomi yang berkembang. 

Keputusan tersebut adalah adalah putaran penunjukan skala besar pertama yang diumumkan sejak kabinet dibentuk pada September.

Baca Juga: Pemimpin Taliban Baca Situasi Kepemimpinannya di Afghanistan Disusupi

Taliban merilis daftar peran baru anggotanya, termasuk Qari Baryal sebagai Gubernur Kabul dan Wali Jan Hamzah sebagai Kepala Polisi kota itu. 

Komandan sebelumnya yang bertanggung jawab atas keamanan Kabul, Mawlawi Hamdullah Mukhlis, meninggal bulan ini. Dia korban  dalam serangan terhadap rumah sakit militer terbesar Afghanistan di pusat kota Kabul. 

Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus tetapi menghadapi perjuangan berat dalam janji untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah beberapa dekade perang. 

ISIS telah melakukan serentetan serangan di seluruh negeri, sementara ekonomi telah jatuh ke dalam krisis. 

Ada seruan internasional bagi kelompok tersebut untuk bernegosiasi dengan pemain politik lain untuk membentuk pemerintahan inklusif termasuk minoritas dan perempuan. Meskipun kemajuan substantif sejauh ini belum terwujud.  

Taliban ingin membawa perubahan pada formasi kabinet Imarah Islam yang didominasi laki-laki, non-inklusif dan tanpa anggota perempuan.

Wakil juru bicara Emirat Islam, Bilal Karimi, mengatakan pada Jumat (5/11/2021) bahwa upaya tengah dilakukan untuk menunjuk pejabat yang profesional ke dalam kabinet di bawah kepemimpinan Taliban tersebut.

"Kabinet masih dalam proses penyelesaian. Kabinet ini akan dilengkapi dengan para pakar dan talenta yang mewakili berbagai aspek masyarakat, mereka akan dimasukkan," kata Karimi, dilansir di ToloNews, Sabtu (6/11/2021). 

Sementara itu, warga Afghanistan mendesak Imarah Islam untuk membentuk tentara yang kuat dan memasukkan mantan anggota pasukan keamanan negara itu. 

"Para prajurit yang mengabdi pada negara dan tidak mengkhianatinya harus kembali dan bergabung dengan pasukan keamanan nasional," kata Masbah Zaland, seorang penduduk Kabul.  

Meski telah membentuk kabinet, namun masyarakat internasional belum mengakui pemerintahan yang berkuasa tersebut.

Komunitas internasional dan negara-negara di kawasan telah berulang kali meminta pejabat Imarah Islam untuk bekerja dalam pembentukan pemerintah yang inklusif di Afghanistan dan untuk menegakkan hak asasi manusia. 

Sementara itu, para analis politik menawarkan berbagai perspektif. Seorang analis politik, Janat Fahim Chakari, mengatakan pemerintah dari gerakan Taliban saat ini adalah inklusif.

Baca Juga: Kebijakan Baru Taliban Bikin Rakyat Afghanistan Makin Sengsara, Ada Hukumannya Juga

Menurutnya, pemerintahan ini dibuat dalam keadaan darurat dan oleh karena itu dalam proses menjadi stabil dari sebuah situasi kritis.

"Kalau di sana tidak ada orang-orang elit dan profesional di pemerintahan, maka masih belum inklusif," kata Mohammad Isa Ishaqzai. 

Negara-negara kawasan dan dunia telah menyerukan pada Imarah Islam agar membentuk pemerintahan yang inklusif yang mewakili semua aspek masyarakat.  

Ancaman krisis 

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, situasi di Afghanistan saat ini mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Krisis ini semakin memburuk sejak Taliban merebut bangku pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat pada pertengahan Agustus lalu. 

Afghanistan jatuh ke dalam krisis ekonomi parah ketika pemerintah yang didukung Barat jatuh dan Taliban mengambil alih kendali. Hal ini memicu penangguhan bantuan miliaran dolar untuk ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan Internasional.

Wakil tetap Afghanistan yang ditunjuk untuk PBB dan mantan juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, meminta masyarakat internasional dalam serangkaian tweet pada Jumat (29/10) lalu untuk mencairkan paket bantuan mendesak, karena Afghanistan akan memasuki musim dingin yang lebih keras. 

Komunitas global kini menghadapi keputusan sulit tentang bagaimana bantuan bisa menjangkau rakyat Afghanistan tanpa mengakui pemerintah Taliban. Tapi kemudian Shaheen mengatakan, pemerintahannya siap untuk bekerja sama sepenuhnya melalui organisasi yang ditunjuk. 

PBB mengatakan, situasi ekonomi di Afghanistan rapuh, gelombang krisis baru mengancam orang dan menempatkan mereka dalam bahaya. 

Menurut statistik PBB, sekitar 18 juta warga Afghanistan berada dalam bahaya ekstrem. "Masyarakat internasional harus melanjutkan bantuan kemanusiaan mereka, terutama komitmen baru yang telah mereka berikan," kata Linda Tom, juru bicara OCHA di Kabul dilansir dari Arab News, Senin (1/11/2021). 

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan itu mengatakan, bahwa mereka berusaha memberikan bantuan kepada sekitar setengah dari populasi negara itu. Pada awal tahun, 18 juta orang membutuhkan bantuan karena konflik puluhan tahun, kekeringan dan konsekuensi ekonomi dari Covid-19. 

“Dengan mendekatnya musim dingin, komunitas kemanusiaan, baik PBB maupun LSM, bekerja untuk menjangkau 9 juta orang dengan bantuan musim dingin," kata dia. 

Tom menambahkan bahwa dana untuk komunitas kemanusiaan harus terus berlanjut karena sangat penting untuk dapat membantu orang-orang menjelang musim dingin. 

“Permohonan kemanusiaan untuk Afghanistan adalah sebesar 606 juta USD, tetapi kami hanya menerima kurang dari setengahnya,” katanya. 

Ketika Shaheen dalam tweet Jumatnya memperbarui permintaan pemerintahnya agar cadangan devisa negara dicairkan, beberapa pakar ekonomi di Kabul mengatakan bahwa itu adalah kunci untuk mencegah krisis yang sedang berlangsung. 

“Dunia harus mencairkan aset asing Afghanistan terlebih dahulu, ini akan membantu rakyat Afghanistan untuk mengatasi krisis saat ini,” kata seorang ekonom, Hamidullah Mofid, kepada Arab News. 

AS membekukan 10 miliar USD aset bank sentral negara itu setelah Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus lalu.