Eks Dewas: Pendaftaran Seleksi Calon Direksi LPP RRI Timbulkan Kecurigaan Publik

Pendaftaran seleksi calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dinilai tidak transparan.

Soalnya, link web pendaftaran tidak dapat diakses oleh publik setelah diumumkan di portal rri.co.id dan terdapat juga di laman Antaranews.com.

Link web pendaftaran tidak bisa diakses sejak dua hari lalu hingga tanggal 9/11/2021 pukul 21.00 WIB Dalam berita rri.co.id mengutip keputusan pengumuman seleksi bernomor: 01/TIMSELDIREKSI-RRI/11/2021 terbit Rabu 3 November 2021 hingga berakhir penutupan penyerahan berkas pada Jumat 12 November 2021.Namun, saat mencoba mengakses link https://dewas.rri.co.id/timseldewandireksirri2021-2026/ yang tertera di dalamnya tidak didapat dibuka.

Mantan Ketua Dewas RRI Freddy Ndolu menilai, tidak bisanya link pendaftaran diakses,  bisa mengundang kecurigaan publik.

"Jadi setiap langkah harus dihitung secara matang. Kalau langkah awal saja sudah mengundang kecurigaan, ke depannya ya repot. Dewas sebagai lembaga tertinggi di RRI, harus bisa memberikan contoh yang baik," tuturnya, Selasa (9/11).

Karena itu, lanjut Fredy, Dewas RRI yang baru harus benar-benar mengedepankan transparansi dalam menyelenggarakan seleksi calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI.

"Harus transparan, karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik, harus terbuka dengan publik. Kalau link pendaftaran saja tidak bisa diakses, ya Dewas harus menjawab ini, misalnya ada kendala atau trouble ya harus jujur," imbaunya.

Dia berharap kejadian masa lalu tidak terulang. "Dulu kita sampai berantem dan tegang, karena mereka bikin pengumuman berubah-ubah saat itu. Saya mengkritik waktu itu, misalnya soal aturan umur, hari ini keputusannya A, besoknya sudah B. Bahkan saat itu sempat iklan sudah tayang, tiba-tiba aturan berubah, akhirnya kan jadi ribut," kisahnya. 

Bahkan, lanjutnya, Komisi I DPR RI sempat mengatakan itu merupakan pelanggaran berat. Apalagi saat itu kata dia, ada isu besar soal dukung mendukung yang memperkeruh proses seleksi.

Karena itu menurutnya, Dewas harusnya tegas dan tidak plin-plan ketika membuat aturan. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI tidak harus diisi orang-orang dari RRI itu. Siapapun yang memenuhi kriteria mampu dan memenuhi syarat, seharusnya diakomodir. "Tidak boleh ada unsur politik maupun intervensi. Ingat Dewas itu lembaga terhormat lho," tandasnya.

Sementara saat dikonfirmasi soal situs pendaftaran yang tak bisa dibuka, Ketua Tim Seleksi Dewan Direksi LPP RRI Imam Aziz hanya menjawab terima kasih. "Oke, terima kasih infonya," ujarnya.