Ini 5 Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Menurut BI

Direktur Eksekutif dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto mengungkapkan terdapat lima kunci utama dalam upaya memulihkan kembali perekonomian Jawa Barat.

Kunci yang pertama adalah membangun optimisme terhadap pemulihan ekonomi Jawa Barat.

Baca Juga: Pasar Tradisional di Jabar Terapkan Transaksi Non Tunai

"Kita harus selalu tekankan optimisme, ini penting sekali. Dorongan optimisme itu harus tercermin di berbagai kebijakan yang mendukung bergeraknya kembali perekonomian," kata Herawanto dalam webinar "Memaksimalkan Momentum Kebangkitan Ekonomi Jawa Barat Pasca PPKM" yang digelar oleh Warta Ekonomi, Selasa (16/11/2021).

Kemudian, kunci yang kedua adalah menjaga keberimbangan dan kelancaran mekanisme demand (daya beli masyarakat) dan suplai berupa inflasi yang terkendali.

Ketiga, kondisi suplai perlu dijaga. Adapun cara untuk menjaga suplai dapat dilakukan dengan mendorong sektor ekonomi utama, menghidupkan kembali pariwisata secara terukut, menjaga kelancaran investasi, dan membangkitkan UMKM.

Keempat, mendorong daya beli masyarakat guna menjaga aspek demand. Lalu kelima, upaya percepatan digitalisasi ekonomi demi kelancaran aktivitas ekonomi di masa pandemi.

Dalam mewujudkan kelima kunci tersebut, Herawanto memberikan delapan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Jabar dapat mempertahankan strategi dynamic balancing dalam menjaga risiko kesehatan sekaligus pergerakan aktivitas ekonomi.

"Optimisme yang cerminannya adalah dynamic balancing strategy itu harus diimplementasikan. Jadi, jangan sampai terlena ke arah ekstrem pendekatan ekonomi padahal kondisi suatu wilayah rawan pandemi, tetapi juga jangan sebaliknya, terjadi pengetatan tidak perlu untuk suatu daerah yang sebenarnya sudah bisa dilonggarkan. Jadi, dynamic balancing strategy ini harus jadi perhatian semua kepala daerah dan jajarannya." paparnya.

Lalu, perlu juga adanya stimulus pendorong konsumsi berupa bansos yang tersalurkan dengan baik ke masyarakat lapis bawah. Selain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini juga dapat mendorong realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Kemudian, Herawanto menegaskan transmisi belanja masyarakat menengah atas tidak boleh terhambat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong saluran belanja daring, mengangkat produk lokal Jabar, hingga pembukaan pusat perbelajaan secara proporsional. Pemerintah Jabar juga perlu memenuhi kebutuhan gaya hidup (lifestyle) dengan membuka kembali kafe, wisata, hingga leisure di wilayahnya.

Digitalisasi end-to-end proses bisnis sektor pertanian juga perlu menjadi perhatian untuk dijadikan platform pengembangan pertanian di Jawa Barat, lanjut Herawanto. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, serta mengangkat kesejahteraan para petani.

Herawanto juga mengimbau Pemprov Jabar untuk menjaga momentum peningkatan ekspor, khususnya untuk industri manufaktur yang beroritentasi ekspor seperti otomotif, elektronik, dan tekstil. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi global.

Selanjutnya, Herawanto mengimbau Pemprov Jabar untuk memberikan pelonggaran bagi industri esensial, khsusunya industri berorientasi ekspor, agar dapat mengoptimalkan kapasitas produksi melalui peningkatan persentasi pekerja WFO. Kebijakan ini tentunya diperuntukkan bagi perusahaan dengan pegawai yang telah mencapai vaksinasi minimal 90% serta wajib menjalankan protokol kesehatan dalam operasionalisasi perusahaan sehari-hari.

Terakhir, Pemprov Jabar dapat mempersiapkan penguatan industri dan penghasilan pekerja jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperbaiki pendidikan vokasi sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Kami secara aktif melakukan koordinasi dengan kepala-kepala daerah dan jajarannya untuk memberikan assesment terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dan kemudian memberikan rekomendasi bagaimana kebijakan yang harus dilakukan agar pemulihan ekonomi makin cepat terjadi. Jadi, kami berikan analisis kondisi perekonomian sekarang dan proyeksi ke depan serta rekomendasi kebijakan per daerah di kabupaten/kota maupun sampai ke level makronya Jawa Barat," tandasnya.