Anggotanya Kena Ciduk Densus 88, Ketua MUI Singgung Soal Keguncangan di MUI

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Ahyar mengatakan tak ada goncangan apapun di lembaga yang dipimpinnya pasca penangkapan salah satu pengurus dengan tuduhan terorisme.

Menurut Kiai Miftah, peristiwa penangkapan terduga teroris itu justru menjadi momentum untuk introspeksi bagi MUI untuk lebih berhati-hati. 

Baca Juga: Ucapan Din Syamsuddin Bikin Ngeri! Bila MUI Dibubarkan, Ia Akan...

Pernyataan itu disampaikan Kiai Miftah usai memenuhi undangan Menko Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam kemarin. Silaturahmi itu disebut sebagai upaya pemerintah untuk mengklarifikasi langsung kepada MUI terkait kasus penangkapan terduga teroris yang juga pengurus MUI Pusat itu. 

Kiai Miftah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah menjelaskan, kerjasama antara pemerintah dengan MUI selama ini berjalan sangat baik dan terpelihara. Sebagai buktinya adalah ia hadir di kantor Mahfud meskipun dadakan. 

"Secara umum, di internal MUI tidak ada kegoncangan dan semua berjalan normal. Tapi peristiwa (penangkapan terduga teroris) ini bisa menjadi sarana introspeksi atau muhasabah, mawas diri, kita lebih berhati-hati, lebih teliti untuk menjaga marwah para ulama sebagai bagian daripada anak bangsa ini," ujarnya. 

Terkait kejahatan terorisme, Rais Aam PBNU Periode 2018-2020 itu menyampaikan sikap tegas MUI. Dia mengatakan sejak 2004 MUI telah mengeluarkan fatwa terkait terorisme dan aksi bom bunuh diri atas nama mati syahid. 

"Di MUI sebetulnya sudah ada fatwa Nomor 3 tahun 2004 bahwa terorisme itu haram hukumnya, bom bunuh diri juga haram hukumnya. Jadi kalau mereka menganggap itu mati syahid, (mendapatkan) surga, justru itu bukan mati syahid, mati sangit kata orang-orang," katanya.

Baca Juga: Usai Konflik di Bandara, Arteria Dahlan Laporkan Wanita Tersebut, Tokoh NU: Cengeng Lapor Polisi

Selain itu, fatwa MUI itu juga menjadi cerminan sikap para ulama terhadap kejahatan terorisme. Sikap itu juga sekaligus membuktikan bahwa para ulama dan pemerintah ingin negara ini menjadi negara yang tenteram, tenang dan sejahtera. 

"Jadi, ini sebuah keputusan yang sebenrnya sudah lama di MUI karena MUI adalah cerminan daripada gerak para ulama yang seharusnya itu bersama-sama membangun, menjadikan negara kita, anugrah yang besar ini menjadi tenterm, tenang dan sejahtera. Sehingga apa yang menjadi kebijakan, berjalan dengan lancar dan baik bisa dirasakan umat seluruhnya," ujarnya.