Lakukan Riset Terkait Dampak Pandemi di 12 Provinsi, BPS dan BRIN Berikan Rekomendasi Kebijakan
Kredit Foto: Imamatul Silfia
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan hasil riset Analisis Tema Khusus Long Form Sensus Penduduk 2020 yang mencoba melihat dampak pandemi Covid-19 di 12 provinsi terpilih.
Riset ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat menjadi modal utama dalam memahami pandemi Covid-19 serta bagaimana penyusunan kebijakan yang sebaiknya dilakukan. Riset ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pemetaan dalam mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Baca Juga: Satgas Covid-19: Dibutuhkan Pendekatan Global Dalam Penanganan Pandemi
"Kita ingin belajar bagaimana melihat respons pandemi ini terhadap sosial demografi untuk 12 fokus dengan variasi yang memang sengaja kita pilih untuk bisa kita jadikan pembelajaran ke depan misal ada hal-hal yang terjadi seperti sekarang," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam acara peluncuran hasil riset di gedung BPS, Jakarta, Senin (13/12/2021).
Adapun kedua belas provinsi yang dimaksud mencakup Sumatra Utara (Kabupaten Simosir dan Kota Binjai), Jambi (Kabupaten Merangin), Kepulauan Riau (Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam), Jawa Barat (Kota Depok), Jawa Timur (Kabupaten Malang), Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba), Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau), Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi), Maluku (Kabupaten Maluku Tengah), Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Timur), dan Papua (Kabupaten Biak dan Numfor.
Penentuan lokasi penelitian didasari oleh tiga hal: (1) pembagian berdasarkan bagian barat, tengah dan timur Indonesia; (2) zona risiko COVID-19; dan (3) keberadaan masyarakat adat untuk beberapa lokasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, studi kepustakaan, diskusi kelompok terfokus (DKT) dan observasi serta didukung dengan data sekunder dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dinas sosial, dan BPS. Informan atau narasumber terdiri dari instansi pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, tokoh adat (bangsawan/raja), tokoh spiritual adat dan masyarakat adat.
Kajian menunjukkan dampak pandemi Covid-19 pada aspek sosial demografi paling menonjol adalah mobilitas penduduk dan migrasi. Pemerintah beberapa kali menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas penduduk sehingga banyak penduduk yang mengalami kendala, misalnya dalam mengakses pendidikan, sarana peribadatan, kehilangan pekerjaan, hingga kesulitan ekonomi.
"Yang perlu sama-sama kita kawal adalah bagaimana temuan riset ini memengaruhi kebijakan."
BPS dan BRIN memberikan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
"Rekomendasi yang dihasilkan antara lain mendorong penyusunan rencana kontijensi dalam menghadapi bencana kesehatan; titik balik kebangkitan sektor pertanian yang selama ini ditinggalkan; memastikan setiap penduduk Indonesia termasuk masyarakat adat dan migran untuk tercatat dalam sistem administrasi kependudukan; penanganan COVID-19 membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak antara lain pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas untuk bersama-sama membangun sistem yang dapat bertahan dalam menghadapi bencana," papar Margo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: