Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Taliban Haramkan Manekin Perempuan dengan Pose-pose Bertentangan Hukum Syariat

        Taliban Haramkan Manekin Perempuan dengan Pose-pose Bertentangan Hukum Syariat Kredit Foto: AFP
        Warta Ekonomi, Kabul -

        Otoritas Taliban di Provinsi Herat, Afghanistan melarang toko-toko busana memajang manekin perempuan. Jika alat peraga itu hendak digunakan, bagian kepalanya harus disingkirkan.

        Seorang pejabat Taliban di Direktorat Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan mengungkapkan kepada Raha Press, Jumat (31/12/2021), memajang kepala manekin perempuan tak lagi diperbolehkan di toko-toko busana. Dia menyebut pose-pose yang biasanya ada pada manekin perempuan bertentangan dengan hukum syariat.

        Baca Juga: Taliban Tembaki Para Wanita dalam Demonstrasi, Kondisinya Terkini...

        Selain itu, memandang wajah maneken perempuan pun dianggap melanggar syariat. Sejumlah pemilik toko busana di Herat cukup menyesalkan adanya peraturan baru tersebut.

        Mereka mengatakan, manekin-manekin yang mereka beli bisa berharga 100 hingga 200 dolar AS. Namun sekarang mereka harus menyisihkannya atau “memenggal” kepalanya jika tetap ingin digunakan.

        “Sebenarnya boneka-boneka ini adalah satu-satunya milik saya sekarang. Dengan perintah baru ini, saya harus memenggal kepala mereka. Ini adalah kehilangan besar bagi saya,” kata Ali Ahmad, salah satu pemilik toko busana di Herat saat diwawancara Raha Press.

        Baru-baru ini Taliban juga menerbitkan peraturan yang melarang sopir taksi mengambil atau mengantar penumpang wanita tak bercadar, kecuali jika dia didampingi kerabat prianya.

        Kini wanita Afghanistan pun dilarang melakukan perjalanan lebih dari 72 kilometer sendirian. Mereka harus didampingi kerabat pria.

        Sejak menguasai kembali Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban memang belum memenuhi janjinya perihal pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk di bidang pendidikan dan perwakilan politik. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa pemerintahan mereka masih “dikucilkan” dunia internasional.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: