Koar-Koar Sebut Pengusaha Minta Pilpres Diundur, Artinya Sama Saja Bahlil Mengkhianati....

Pengamat Sosial Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan pelaku dunia usaha berharap agar ada perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2027, menambah buruknya demokrasi.

Ia menyebut pernyataan Bahlil juga mengkhianati Undang-Undang 1945.  

"Statemen Pak Bahlil jelas cenderung menambah buruknya demokrasi dan mengkhianati UUD 1945," ujar Herry kepada Suara.com, Rabu (12/12/2022). Baca Juga: Minta Pilpres Ditunda, DPR Minta Bahlil Fokus ke Investasi

Tak hanya itu, Herry menuturkan Bahlil tak memiliki kapasitas mendorong wacana jabatan tiga periode dan Pemilu 2024.

"Urgensi dan kapasitasnya tidak tepat," kata Herry.

Menurut Herry, seharusnya Bahlil membantu Presiden Joko Widodo meninggalkan legacy yang baik sebelum lengser. Ia menyebut pernyataan yang dilontarkan Bahlil sebuah proses yang tidak sehat dalam demokrasi. 

"Urusan korporasi dibawa-bawa dalam konteks politik, bisa rusak dan buat indeks demokrasi Indonesia semakin menurun. Korporasi lebih baik konsentrasi bantu pemulihan ekonomi nasional dan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan rakyat," katanya. 

Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkan terus-menerus.

Namun yang menarik perhatian Bahlil, justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. 

Di mana survei hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Bahlil kemudian menyampaikan, hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden dapat diundur.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.