Ibu Kota Negara Baru, Untuk Jakarta Riza Patria Berharap Hal Ini Segera Dilakukan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap revisi UU keistimewaan DKI Jakarta segera direvisi pasca tak lagi menyandang status sebagai ibukota negara. Status ibukota negara yang tak lagi disandang Jakarta dia harapkan tak akan mengurangi keistimewaan Jakarta.

"Setelah disahkan UU ibu kota negara (IKN), tahapan berikutnya kita pasti akan merevisi UU keistimewaaan DKI Jakarta. Tentu kami berharap Jakarta tetap menjadi daerah istimewa dengan kekhususan tertentu," katanya kemarin.

Harapan agar Jakarta tetap menjadi daerah istimewa, kata dia, akan dimasukan dalam rencana revisi UU keistimewaan DKI Jakarta. Harapan Riza itu tentu tak berlebihan. Sebab, Jakarta memiliki jejak sejarah panjang termasuk pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Tentu kita akan bahas, kita akan mengusulkan dengan tidak menjadi ibu kota, kita berharap DKI Jakarta tetap bisa menjadi derah istimewa sekalipun bukan ibu kota nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta, kita terus konsultasikan dengan Kemendagri dengan DPR Bappenas dan tentu dengan presiden," katanya.

Baca Juga: Setelah Ibu Kota Pindah, Gimana Status Jakarta? Riza Patria Blak-blakan

Sayangnya, Ketua DPD Gerindra DKI itu tak mau mengungkap kekhususan Jakarta yang dia maksudkan. Tetapi, kata dia, tak ubahnya daerah-daerah istimewa lain di Indonesia, Jakarta juga sejatinya tetap menyandang keistimewaan. Tetapi, kata dia lagi, semua itu harus dibicarakan dengan pemerintah pusat.

"Kekhususan itu macam-macam. Kita akan diskusikan, kan Jogja daerah khusus Istimewa Jogjakarta, Aceh daerah khusus istimewa Aceh, kan bukan ibu kota ada kekhususan kan. nanti Jakarta kita diskusikan karena kita perlu proses. kita berharap Jakarta bisa jadi pusat perekonomian pusat pendidikan itu penting bagi Jakarta dan juga Indonesia," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sekalipun tak lagi mnjadi ibukota negara, pembangunan di Jakarta harus terus berkelanjutan. Program-program yang sudah direncanakan tak boleh dikurangi. Apalagi proses pemindahan tak serta merta langsung terjadi.

Baca Juga: Nggak Masalah Giring Makin Nyaring Senggol Anies, Toh Anies Juga yang Dibuat untung d Pilpres 2024!

"Butuh waktu proses yang cukup lama. Pembangunan infrastrukturnya saja butuh waktu apalagi pemindahan ekosistem, komunitasnya, sosialnya, pendidikannya, kesehatannya, pariwisata dan semuanya butuh waktu. Tapi mari kita mulai dengan niat dan kerjasama, kolaborasi semua pihak kita dukung pemindahan ini agar tujuan yang diharapkan pak Jokowi bisa tercapai," katanya.