Omicron di DKI Naik, Status PPKM Ikut Naik Ga Ya?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak membantah peningkatan kasus Covid-19 termasuk varian Omicron di tanah air dipicu tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek.

"Memang sekali lagi Jakarta ini kan ibu kota, ibu kota Jabodetabek apalagi interaksi di Jabodetabek sangat tinggi dan warga Jabodetabek itu keluar Jabodetabek juga mungkin ke daerah-daerah lainnya di luar Jabodetabek. Jadi dimungkinkan penularan itu bisa saja melalui warga yang ada di Jabodetabek," katanya di Balaikota, Senin (24/1/2022).

Karenanya, warga Jabodetabek diminta untuk memperketat sikap hati-hati. Disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes) mutlak diperlukan untuk menghindari penularan terhadap orang lain. Terutama Prokes dasar.

"Oleh karena itu sekali lagi warga di Jabodetabek tidak hanya di Jakarta memamg harus hati-hati. Pastikan kita hadir dimanapun menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan hindari kerumunan, kurangi mobilitas hindari makan bersama itu hal-hal yang sudah menjadi ketentuan," katanya.

Dia menambahkan, terkait permintaan sebagian ahli agar Jakarta memperketat aktivitas masyarakat dengan menaikan status PPKM, Riza mengatakan, urusan menaikan atau menurunkan PPKM itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Jadi, kata dia, tidak serta merta status PPKM dinaikan saat terjadi peningkatan kasus Covid-19 ataupun varian Omicron.

"Tidak bisa begitu ada peningkatan omicron terus dengan serta merta kita tingkatkan, begitu juga ada penurunan tidak serta merta kita turunkan, semua ada tahapan-tahapan. Kan kami tidak menentukan sendiri, kami ini kan bukan ahlinya, yang memutuskan itu, yang menjadi pertimbangan kami itu adalah para ahli di bidangnya masing-masing jadi pendapat para ahli itu menjadi pertimbangan," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah selalu mendiskusikan setiap kebijakan yang akan diambil dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Terutama dalam hal penerapan kebijakan yang terkait dengan PPKM di Jakarta.

"Ahli-ahli ini kita hadirkan tidak hanya di Provinsi tapi di tingkat pusat semua jenjang tingkatan itu selalu kita diskusikan dengan para ahli," katanya.