Upah Cuma Naik Sedikit, Lima Juta Buruh Ancam Mogok Nasional

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan kalau Omnibus Law terbukti merugikan buruh.

Hal tersebut tampak dari kenaikan upah buruh yang cuma Rp37 ribu perbulan atau Rp150 per hari. Dia mengatakannya saat aksi beberapa elemen buruh di depan kawasan Gedung DPR/MPR.

"Uang segitu untuk pergi ke toilet saja kenaikan upah enggak cukup, malah nombok. Jadi itulah dampak dari Omnibus Law," kata dia di kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Senin 7 Februari 2022.

Said Iqbal mengungkap, bila pemerintah dan DPR tetap memaksa membahas Omnibus Law maka jutaan buruh di seluruh Tanah Air akan melakukan aksi mogok nasional. Jika terjadi, aksi mogok nasional ini diprediksi akan diikuti lima juta buruh yang tergabung dari beberapa elemen.

Dari mogok nasional itu, puluhan ribu pabrik di Indonesia akan berhenti sehingga menurutnya akan membuat kerugian ekonomi hingga ratusan triliun.

"Kami akan lakukan mogok nasional usai DPR RI dan pemerintah paksakan kehendak bahas Omnibus Law, hal itu dilakukan satu hari kemudian dari pembahasan," katanya.

Dia menambahkan buruh juga menuntut penghapusan presidential treshold 20% dan revisi Undang-Undang KPK agar kembali kuat. Demo hari ini disebutnya dilakukan serempak pada beberapa kota di Indonesia seperti di Aceh, Semarang, Medan, dan Bandung.

Di Ibu Kota, demo diikuti 1.000 buruh dari yang seharusnya ada 5.000. Massa dikurangi lantaran Omicron.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamun menambahkan jumlah personel gabungan yang dikerahkan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada sebanyak 350 orang.

Karena Omicron sedang tinggi, petugas yang berjaga di bagian depan memakai Alat Pelindung Diri. Aparatnya mengedepankan protokol kesehatan dalam mengawal demo ini. Jumlah massa yang hadir diperkirakan ada 500 orang.

"Kondusif semua berjalan baik massa bisa diatur. Memang ada sedikit pembicaraan tapi situasi aman terkendali," kata Saufi.