Gobel Minta Kemendag Stabilkan Harga Kedelai

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa menstabilkan harga kacang kedelai. Hal ini untuk memberi ketenangan pada masyarakat maupun pada pengrajin tahu dan tempe.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/2/2022), Rachmat Gobel menyebut bahwa itu memang tugas Kemendag. Pasalnya, pemerintah, dalam hal ini Kemendag, tidak boleh membiarkan masyarakat bertarung sendiri.

Baca Juga: Antisipasi Kenaikan, Strategi Diversifikasi Negara Pemasok Kedelai Perlu Dilakukan

"Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri," kata Gobel.

Saat ini, harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional, khususnya di Amerika Serikat. Produsen terbesar kacang kedelai di dunia adalah Amerika Serikat dan China. Pada 2020, harga kacang kedelai di tingkat konsumen masih sekitar Rp8.500 per kilogram. Namun, pada 2021 sudah naik menjadi Rp9.500 per kg hingga Rp10 ribu per kg. Kini, harga kacang kedelai sudah berada di atas Rp11 ribu per kg

Akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus-menerus tersebut, jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin yang kecil. Padahal, pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Gobel mengatakan, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, katanya, usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki oleh masyarakat bawah dengan mudah. Karena itu, katanya, fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha.

"Di tengah kondisi pandemi Covid19 ini, semua pihak, khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik," katanya.

Lebih lanjut Gobel menyatakan, masalah kacang kedelai ini harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Hal itu, katanya, membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional. Selain itu, katanya, Kementerian Perdagangan juga harus bisa mengatur stabilitas harga di dalam negeri.

Pada sisi lain, katanya, walaupun tanaman ini merupakan tanaman subtropis, tanaman ini masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia. "Jadi, harus ada koordinasi agar kran impor diatur dengan kemampuan Kementerian Pertanian dalam menyediakan kacang kedelai dari petani. Jangan sampai pasar kebanjiran produk impor yang kemudian bikin kapok petani untuk menanam kedelai," katanya.

Gobel juga menekankan agar Kementerian Pertanian bekerja keras dan memiliki program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. "Manfaatkan teknologi dan kuatkan riset," katanya.

Ia menyatakan, di masa lalu, penguasa kacang kedelai dunia hanyalah Amerika Serikat. Namun, kini sudah bisa dikalahkan oleh China. Indonesia juga sudah menjadi eksportir edamame. Hal itu membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai.

"Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap," katanya.