Panggil Airlangga dan Menaker, Jokowi Minta Pencairan JHT Disederhanakan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) menuai protes dari banyak pihak dan menimbulkan polemik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya mengambil sikap dalam polemik tersebut dengan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan meminta mereka mengakhiri masalah tersebut.

Kepada kedua menteri tersebut, Kepala Negara memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan.

“Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK,” Kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Jakarta, kemarin.

Presiden lanjutnya terus mengikuti aspirasi para pekerja dan sangat memahami keberatan dari para pekerja terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.

“Jadi bagaimana nanti peraturannya, akan diatur lebih lanjut di dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau regulasi yang lainnya,”tambah Pratikno.

Namun begitu, katanya lagi Presiden Jokowi juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing demi mengundang investasi ke Indonesia.

“Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali, dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” pungkasnya.