Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bersama Giring dan 5 Partai Lain, Hary Tanoe Bahas Pencapresan 2024: Suaranya Terbesar di Bawah PDIP

        Bersama Giring dan 5 Partai Lain, Hary Tanoe Bahas Pencapresan 2024: Suaranya Terbesar di Bawah PDIP Kredit Foto: Partai Perindo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PSI, Partai Hanura, PKP, PBB dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024.

        Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu 13,6 juta suara.

        "Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Nonparlemen, Rabu malam (23/2/2022).

        Baca Juga: Kumpulkan Partai Non-Parlemen, Manuver Hary Tanoesoedibjo Perindo Mengejutkan untuk Pilpres 2024!

        Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, Pertama, pertemuan ini adalah silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu tahun 2019.

        Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024.

        "Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk Pencapresan di pemilu tahun 2024," kata Hary.

        Hary mengungkapkan hal tersebut mengikuti jalur suara 25 persen.

        Baca Juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Mungkin Sedang Memantik Polemik...

        Diketahui mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja.

        Namun, juga perolehan suara hasil Pemilu minimal 25 persen.

        Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%.

        "Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%," ungkapnya.

        Keempat, pertemuan tersebut juga dibahas untuk membentuk sekretariat bersama.

        "Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru," ungkapnya.

        Kelima, adanya kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi yang masih akan dimatangkan.

        Baca Juga: Gabung Koalisinya Jokowi, Sampai Sekarang PAN Belum Dapat Jatah Kursi Menteri, Pengamat: Kasihan...

        "Ada usulan Koalisi Partai Parlemen masa depan, ada usulan lagi Koalisi Partai Nusantara, nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," jelas Hary.

        Nantinya, nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.

        Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan WakilKetua Sekjen DPP Partai Hanura, Zul Hendri Chaniago.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Annisa Nurfitri
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: