Mendagri Ungkap Persetujuan TPP bagi ASN Pemda Telah Diproses

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, perkembangan mengenai persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) telah diproses. Menurutnya, tahapan dalam persetujuan TPP ASN diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mendagri menjelaskan, proses persetujuan TPP ASN dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pasalnya, hal ini menyangkut keuangan negara sehingga perlu dilakukan verifikasi secara komprehensif. Upaya tersebut juga untuk menghindari potensi masalah hukum.

Baca Juga: Bekali ASN Susun Perda dan Perkada, Kemendagri Gelar Diklat Legal Drafting

"Ini menyangkut keuangan negara. Ini juga menyangkut 4 juta ASN. Harus benar, tidak boleh salah. Salah nanti ada masalah di hukum," ujar Mendagri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Mendagri merinci, proses verifikasi dilakukan secara berlapis, mulai dari memeriksa laporan yang yang disampaikan daerah, termasuk salah satunya terkait kesesuaian jabatan dan nomenklatur dari ASN. Di lain sisi, hal ini juga didasarkan dari pertimbangan dari Kemenkeu. Mendagri mengatakan, pihaknya tidak berani mengeluarkan persetujuan sebelum proses verifikasi berjalan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.

Mendagri menegaskan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam melakukan verifikasi atas laporan dari Pemda. Dirinya meminta agar jajarannya membantu kelancaran proses persetujuan tersebut, juga menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas. Mendagri juga tak segan untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyalahi aturan.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan bahwa persetujuan terkait TPP ASN telah diberikan. Melalui proses panjang, salah satunya memperoleh pertimbangan dari Kemenkeu dan telah dilakukan verifikasi. Untuk daerah yang telah melaporkan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan, kata dia, proses persetujuannya telah selesai diberikan.

"Jadi yang diberikan persetujuan adalah daerah-daerah yang memenuhi persyaratan dan sudah lengkap. Yang belum lengkap tentu akan diminta kelengkapannya," tandas Fatoni.