Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Pemadam Kebakaran Ekonomi

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir.

"Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar," kata Anis Matta dalam Gelora Talk "Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?" yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang.

Baca Juga: Geram dengan Invasi Rusia-Ukraina, Elon Musk Diminta Non-aktifkan Mobil Tesla dari Orang Rusia

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis Matta menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi, dan hubungan internasional.

"Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik-menarik pembentukan aliansi baru," katanya.

Indonesia, kata Anis Matta, menghadapi dua masalah besar, pertama adalah soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari. "Sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi kita akan naik semuanya," sebutnya.

Kedua, harga pangan yang melambung tinggi karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, mengingat beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain. Bahkan, kenaikan apa pun dari sektor pangan akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan.

"Jadi, di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara, konfliknya terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi," katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini. Menurutnya, jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen.

"Saya kira kita juga akan mengalami hal yang sama seperti China karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek memerlukan pemadam kebakaran. Ini tantangan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat," katanya.

Setelah berhasil mengatasi kebakaran ekonomi, lanjut Anis Matta, Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasionalnya di tengah upaya pembentukan aliansi global baru. "Indonesia harus merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek. Perang ini memperdalam proses de-globalisasi, setelah Covid-19 dalam dua tahun terakhir," katanya.

Hal ini agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik pembentukan aliansi global baru dengan tetap memberikan proteksi kepada kepentingan nasionalnya secara ekonomi.

"Secara ekonomi semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme, selamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita menatap proses pembentukan aliansi-aliansi global baru. Namun, jangka pendek yang kita perlu siapkan adalah pemadam kebakaran ekonomi," tegas Anis Matta.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina. Indonesia, lanjutnya, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi.

Sebab, dampak tersebut tidak saja akan berpengaruh pada sektor ekonomi seperti energi, tapi juga pada sektor pangan akibat belum jelas tanda-tanda kapan konflik akan berakhir. "Kami sebagai Komisi I DPR meminta Pemerintah Indonesia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi perang Rusia Ukraina," kata Meutya.

Meutya mengakui sejauh ini dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina masih berskala regional. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. "Harapan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi tentu akan makin jauh akibat perang Rusia-Ukraina," ujar politisi Partai Golkar ini.

Sementara, mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini. Yakni, tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa, dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain.

"Tetapi saya ingin katakan bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah," kata Rizal.

Baca Juga: Ngeri! Setelah Perang Rusia-Ukraina, Intelijen AS Sebut China Berpotensi Serang Taiwan

Kendati begitu, Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar.

"Jadi dengan bebas aktif, Indonesia bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini. Konteksnya, negara memastikan memiliki strategis otonomi dan bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi," kata peniliti CSIS ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.

"Sebab, di mata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja," kata Connie.

Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin makin berani dan 'gila'. Karena, Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.

"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain, siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemenlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia Rusia, bagaimana kepentingannya," ungkapnya.

Connie menilai jika Indonesia belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, tinggal menunggu waktu saja. "Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya," katanya.

Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.

"Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya, saya setuju PBB harus direformasi," pungkasnya.