Kinerja Pemerintah Jokowi Buruk Dalam Menanggulani Harga Sembako

Penilaian negatif warga pada kinerja pemerintah dalam menangani harga sembilan bahan pokok (sembako) meningkat tajam. Hal ini terungkap dalam hasil survei opini publik yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kondisi Ekonomi-Politik dan Kinerja Pemerintah: Evaluasi Publik Nasional” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV, pada 30 Maret 2022.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam presentasinya menunjukkan bahwa ada 41 persen publik yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk. 

Baca Juga: Peran Besar Pos Indonesia di Balik Sukses Penyaluran Bansos Kartu Sembako Kemensos

“Penilaian negatif ini mengalami lonjakan yang sangat tajam dari survei Desember 2021, yakni sekitar 27 persen. Sementara yang menilai sebaliknya (positif) mengalami penurunan dari 29 persen (Desember 2021) menjadi 23 persen (Maret 2022),” papar Deni.

Deni melanjutkan bahwa dari pelbagai persoalan yang ditanggulangi pemerintah, penilaian positif paling rendah pada penanggulangan harga kebutuhan pokok (23 persen). Sementara penilaian positif terbesar warga ada pada penyediaan pelayanan kesehatan (56 persen).

Survei ini dilakukan pada 1220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84%. Sebanyak 1027 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka pada 13 - 20 Maret 2022.