KLHK Minta Sinergitas Semua Pihak dalam Wujudkan Tercapainya Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta seluruh jajaran dan stakeholder terkait untuk bekerja sama mewujudkan operasionalisasi Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. 

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan skenario penurunan 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional lewat pengurangan GRK di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. 

Baca Juga: Berantas TPS Ilegal, KLHK: Jangan Sampai Terjadi Lagi Tragedi TPA Leuwigajah Cimahi Tahun 2005!

"Saya secara khusus ingin memesankan dan sangat keras saya ingatkan bahwa tidak ada langkah dari setiap unit yang tidak terkoordinasikan dalam sistem kerja FOLU Net Sink ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2022). 

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022 lewat langkah kerja yang simultan, paralel, dan terintegrasi. 

Siti meminta kepada jajarannya untuk tidak membuat kerja sama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FOLU Net Sink ini. 

Hal ini diungkapnya semata-mata agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan memengaruhi kondisi karbon hutan/lahan dan karbon lainnya di Indonesia agar berada dalam atau mengikuti koridor aturan Nasional Republik Indonesia, dan sekaligus berarti membantu pihak-pihak yang akan bekerja karbon agar berada dalam koridor hukum.  

Sehingga pada dasarnya membantu agar tidak ada kesalahan dan tidak ada kegiatan yang di luar ketentuan yang diatur. 

Baca Juga: Ditjen Gakkum KLHK Tetapkan Tersangka Baru Kasus TPS Ilegal Tambun Selatan, Terancam Denda Rp15 M

”Semua harus dalam kerangka Renops FoLU, sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama, sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement nya, bagaimana mengukurnya, dan tidak boleh terjadi double counting karbon karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” tegasnya. 

Siti berharap nantinya jajarannya di pusat dan daerah dan stakeholder terkait harus mengikuti Rencana Operasional (Renops) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030  yang disusun dengan prinsip (1) sustainable forest management, (2) environmental governance, (3) carbon governance, agar langkah kerja pengendalian perubahan iklim secara nasional bisa berhasil. 

“Ini juga saya minta akan menjadi instrumen, bahwa kita bekerja dalam satu derap, dalam satu keselarasan langkah KLHK, BRGM dan semua unit-unit kerjanya yang di lapangan. Itu sebetulnya yang paling penting,” jelas Menteri Siti. 

Baca Juga: Targetkan 20.000 Kampung Iklim Terbentuk, KLHK Ajak Seluruh Pihak Sukseskan Program Ini!

Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 telah disusun secara komprehensif dan ilmiah melalui pendekatan analisis spasial, seperti; Indeks Kualitas Hutan, Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Jasa lingkungan ekosistem Tinggi, serta Indeks Biogeofisik (IBGF) Serapan Karbon, maupun Karhutla. 

Selain itu juga pertimbangan atas Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan/RKTN 2011-2030 serta pertimbangan kapasitas kelembagaan dan modal sosial kemasyarakatan di tingkat tapak. 

"Saya sekali lagi menegaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 akan menjadi panduan bekerja, agenda perubahan iklim sektor kehutanan dan lahan di Indonesia untuk mengakselerasi penurunan Gas Rumah Kaca," tandas Siti. 

Ia menjelaskan panduan ini sekaligus menerapkan langkah FOLU Net Sink dan sustainable forest management, sehingga semua akan saling memperbaiki dan menciptakan sinergi yang akan sangat bermanfaat.

Baca Juga: Menarik! KLHK: Teknologi Reproduksi Berbantu dan Bio-bank Solusi Pencegahan Satwa Liar Punah

"Yang paling penting adalah sistem monitoring dan measurements-nya, karena secara internasional diminta jaminan akan kelayakan kapasitas dan kredibilitas pengukurannya," ucap Siti.