Wacana Kenaikan Harga Pertalite, Pengamat: Pemerintah Tidak Punya Empati dan Ingkar Janji!

Setelah disesuaikannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax oleh PT Pertamina (Persero) membuat pemerintah berencana juga akan mengurangi subsidi BBM jenis Pertalite dengan menaikkan harganya.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan wacana tersebut merupakan wujud daripada ketidakempatian pemerintah kepada masyarakat kelas bawah.

Baca Juga: Sofyano Zakaria: Stok BBM Bukan Hanya Pertamina, Pemerintah Juga Harus Tanggung Jawab

"Rencana kenaikan harga Pertalite menunjukkan ketidakempatian pemerintah terhadap masyarakat miskin. Masyarakat miskin sudah tertekan dengan kenaikan berbagai macam barang kebutuhan namun tetap saja diberikan beban oleh pemerintah," ujar Huda saat dikonfirmasi WartaEkonomi, Jumat (8/4/2022).

Huda mengatakan, pada saat kenaikan harga Pertamax kala itu ditujukan untuk menyeimbangkan kas PT Pertamina dengan catatan tidak menaikkan Pertalite karena akan disubsidi oleh pemerintah. 

Namun nampaknya pemerintah sudah ingkar janji terhadap masyarakat miskin untuk tetap menyediakan dan tidak menaikkan harga Pertalite. 

"Jadi selain tidak punya empati, pemerintah juga ingkar janji," tegasnya.

Huda melanjutkan, saat ini nampaknya pemerintah memang tidak sanggup menanggung beban subsidi yang cukup besar. Namun hal itu berbanding terbalik dengan urusan proyek-proyek yang dimilikinya termasuk didalamnya adalah proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Selain itu, program perpajakan pemerintah juga patut dipertanyakan. Dengan gembar gembor menghasilkan berapa triliun tapi kok untuk masyarakat miskin dikurangin belanja-nya dengan hendak menaikkan harga Pertalite," ungkapnya.

Lebih lanjut, jika memang wacana tersebut terwujud tentunya akan berdampak kepada inflasi yang akan meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Baca Juga: Jangan Sat Set Sat Set, PDIP Minta Jokowi Tiru Soeharto dalam Pilih Menterinya

"Dalam jangka panjang, harga akan ternormalisasi di harga baru dan sulit untuk turun sehingga beban masyarakat akan meningkat dengan kenaikan pendapatan yang tidak signifikan," tutupnya.