Pelemahan Rupiah Bisa Lebarkan Defisit APBN 2025 hingga Rp26 Triliun

berpotensi menambah defisit anggaran hingga sekitar Rp26 triliun. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, selisih antara asumsi kurs dalam APBN dan realisasi nilai tukar mencerminkan tingginya sensitivitas fiskal terhadap pergerakan rupiah.

Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan menyampaikan, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2025 ditetapkan pada level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Namun, realisasi nilai tukar bergerak di kisaran Rp16.700–Rp16.800 per dolar AS, sehingga membawa konsekuensi langsung terhadap beban anggaran pemerintah.

“Dengan hitungan kasar saja, depresiasi dari asumsi APBN itu berpotensi menambah defisit sekitar Rp26 triliun,” ujar Abdul Manap dalam diskusi publik INDEF, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga: MSCI Rebalancing Dinilai Jadi Jalur Murah Stabilkan Rupiah

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah akan meningkatkan kewajiban belanja pemerintah, terutama pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, subsidi energi, serta belanja impor pemerintah. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar tidak serta-merta diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek.

Menurut Abdul Manap, tekanan terhadap APBN semakin besar karena terjadi di tengah kondisi moneter dan fiskal yang sama-sama tertekan. Target nilai tukar dalam APBN 2025 yang tidak tercapai menambah tantangan pengelolaan anggaran, khususnya ketika ruang fiskal semakin terbatas.

INDEF mencatat, kegagalan realisasi rupiah mencapai asumsi APBN bukan fenomena baru. Dalam periode 2012–2025, hanya beberapa tahun di mana nilai tukar rupiah bergerak lebih baik dibandingkan target anggaran. Pada 2024 dan 2025, rupiah bahkan tidak pernah menyentuh asumsi APBN sepanjang tahun, meskipun pemerintah telah menaikkan target kurs dari Rp15.000 pada 2024 menjadi Rp16.000 pada 2025.

Kondisi tersebut, kata Abdul Manap, menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bersifat fundamental dan struktural. Pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga dinamika domestik, termasuk kebijakan suku bunga, arus modal asing, serta persepsi risiko terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga: Rupiah Hampir Sentuh Rp17 Ribu per Dolar AS, Purbaya Yakin Tak Picu Krisis Ekonomi, Kenapa?

Ia mencatat, sepanjang 2025 terjadi arus keluar modal asing yang signifikan dari pasar keuangan domestik. Net capital outflow dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diperkirakan mendekati Rp150 triliun. Arus keluar modal tersebut memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan berdampak langsung pada APBN.

“Ketika terjadi capital outflow, tekanan terhadap rupiah meningkat. Ini kemudian berimplikasi langsung ke anggaran pemerintah,” ujarnya.

Tekanan nilai tukar terjadi di tengah upaya stabilisasi yang dilakukan otoritas moneter. Namun, INDEF menilai stabilisasi rupiah akan semakin berat apabila tidak ditopang kebijakan fiskal yang kredibel dan konsisten. Ketergantungan terhadap pembiayaan utang, terutama yang berdenominasi valuta asing, membuat APBN semakin sensitif terhadap fluktuasi kurs.

Abdul Manap menambahkan, pelemahan rupiah juga berpotensi memperlebar defisit melalui jalur tidak langsung, seperti meningkatnya inflasi impor dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak.

“Selama ketergantungan fiskal terhadap pergerakan nilai tukar masih tinggi, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin pada pelebaran defisit,” kata Abdul Manap.