Cegah Kelangkaan Solar dan Pertalite, Kartu Kendali Mulai Digunakan untuk Efektifkan Pembelian BBM

Guna melakukan pengendalian penjualan BBM subsidi terutama solar, Pemerintah mengambil langkah tegas bagi siapapun yang menyelewengkan penggunaan BBM subsidi. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat melakukan sidak di sembilan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Kamis (7//4/2022) 

Baca Juga: Ekonomi Masyarakat Belum Pulih, Pengamat: Pemeritah Tidak Bisa Kurangi BBM Subsidi

"Kami akan mendisplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang. Melalui Direktorat Mineral dan Batubara, kami akan mengimbau mereka untuk tidak menggunakan BBM subsidi, jika tidak dihiraukan akan kami berikan tindakan tegas," jelas Arifin. 

Selain itu, Pertamina juga mulai membagikan dan mewajibkan pembelian solar bersubsidi dengan kartu kendali. Nantinya, kartu kendali akan digunakan untuk mencatat pembelian solar bersubsidi. Pada kartu tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan. Setiap pembelian solar bersubsidi di SPBU, petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian. Melalui kartu kendali ini harapannya mampu mendistribusikan BBM bersubsidi tepat sasaran. 

Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan pengaturan jam pelayanan solar bersubsidi di SPBU serta pelarangan adanya antrian sebelum jam pelayanan tersebut. Bila terdapat penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak Kepolisian/Dinas Perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur. 

Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok BBM melalui command center, koordinasi Pertamina dengan penegak hukum dan Pemerintah Daerah.Pertamina juga telah membentuk satgas RAFi (Ramadhan & Idul Fitri) dan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU Kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik. 

Selama sidak, Arifin memberikan sejumlah masukan kepada petugas maupun pengelola SPBU agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang dalam pengisian BBM. 

Baca Juga: Sidak 5 SPBU di Samarinda, Menteri ESDM Pastikan Tidak Ada Lagi Kelangkaan dan Antrean!

Dalam dialog dengan petugas dan sejumlah pembeli BBM, Arifin mendapatkan informasi langsung dari supir truk terkait antrean selama pembeliaan solar. "Mereka rela beli solar eceran harga Rp10 ribu per liter meski di SPBU lebih murah hanya sekitar Rp5rb. Yang penting tidak antre," jelasnya. 

Kendati kondisi pengisiaan BBM di SPBU sudah lancar, Menteri Arifin memberikan sejumlah rekomendasi kepada pengelola SPBU agar pelaksanaan pengisian BBM tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. 

Pertama, selang nozle pada dispenser SPBU agar diganti yang lebih panjang supaya mempercepat proses pengisian BBM dari satu jalur menjadi dua jalur. 

Baca Juga: Pemerintah Tebar Wacana Kenaikan Harga Pertalite, Pengamat: Sangat Ironis

Kedua, model dispenser SPBU agar dimodernisasi sehingga proses pengisian tidak memerlukan waktu yang lebih lama. "Misal untuk pengisian 80 liter cukup dilakukan dalam waktu 3 menit," harap Arifin. 

Ketiga, layout dispenser disesuaikan dengan model tangki truk yang mayoritas di sebelah kanan. Selanjutnya, disegerakan pembelian Solar menggunakan kartu kendali. 

Penindakan tegas harus dilakukan juga termasuk memberikan larangan truk yang tidak berhak menggunakan BBM solar subsidi dengan menempel imbauan di SPBU sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. 

Terakhir, Arifin menyarankan pencantuman harga subsidi dari Pemerintah di setiap bukti pembelian BBM bersubsidi per liter. 

Arifin kembali menekankan bahwa BBM Bersubsidi harus terus diawasi sehingga peruntukkannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan, tujuannya agar subsidinya dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi. 

Baca Juga: Wacana Kenaikan Harga Pertalite, Pengamat: Pemerintah Tidak Punya Empati dan Ingkar Janji!

"Kalau (penyaluran BBM bersubsidi) itu bisa dikontrol maka dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita, jadi karena itu kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya," pungkas Arifin.