Kenapa RKAB Tambang Besar Tak Dipangkas? Ini Jawaban Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah tidak memangkas seluruh rencana produksi perusahaan tambang dalam RKAB 2026 secara merata. Menurutnya, perusahaan dengan kontribusi besar terhadap negara, khususnya melalui pembayaran royalti yang lebih tinggi, menjadi prioritas dalam kebijakan relaksasi produksi mineral dan batu bara (Minerba).

"Banyak juga bilang sama saya 'lho Pak, kan ada beberapa perusahaan besar itu kok enggak dipotong?'. Gimana, bayar royaltinya 19%. Aku harus memprioritaskan yang royalti bayar gede dong," ujar Bahlil saat menyambangi press room Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan pengaturan produksi Minerba tidak hanya mempertimbangkan jumlah produksi, tetapi juga manfaat ekonomi yang diterima negara. Karena itu, pemerintah menerapkan relaksasi RKAB secara terukur dengan memperhatikan kontribusi masing-masing perusahaan.

"Mana lebih bagus, kamu ada punya perusahaan 10 nih, ada tiga perusahaan yang bayar royaltinya 19%, ada tujuh perusahaan yang bayar royaltinya taruhlah contoh 11%. Kamu prioritaskan yang mana? ... Itu aja logiknya," tandasnya.

Ia menegaskan, relaksasi produksi tetap dilakukan secara hati-hati untuk menjaga harga keekonomian komoditas di pasar global sekaligus memastikan keberlanjutan cadangan tambang nasional.

"Ada generasi kita berikutnya. Kalau hari ini kita melakukan dengan penuh tidak kehati-hatian, itu dampaknya adalah satu, harga bisa terkoreksi di bawah. Yang kedua, harusnya tambang kita bisa jual dengan harga yang baik dengan waktu yang panjang," terang Bahlil.

Terkait mekanisme produksi, Bahlil menyebut pemerintah tetap membuka relaksasi RKAB 2026. Namun, ia enggan merinci besaran perubahan volume produksi karena dapat memengaruhi sentimen pasar.

"Jadi menyangkut RKAB, kita tetap membuka, kita melakukan relaksasi yang terukur ... (Jadi ada perubahan volume?) Ada. Kalau itu saya jawab ada. Tapi jangan tanya saya berapa perubahannya. Karena begitu saya sampaikan, keluar di media, harga bisa gejolak lagi," sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah melakukan penyesuaian produksi pada 2026, yakni batu bara dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton dan nikel dari 379 juta ton menjadi sekitar 260-270 juta ton. Kebijakan tersebut, kata Bahlil, turut berdampak pada perbaikan harga komoditas.

Baca Juga: Bahlil Buka Relaksasi RKAB Tambang dengan Hati-hati, Ternyata Ini Efeknya

Baca Juga: Keras! Bahlil Bantah Greenpeace Soal Izin Tambang Baru di Raja Ampat

Namun, ia menyebut harga kembali mengalami koreksi ketika muncul informasi yang menyebut pemerintah akan membuka kembali rencana produksi.

"Contoh, waktu bulan puasa kemarin, RKAB kan enggak kita buka. Ada satu informasi yang enggak tahu sumbernya dari mana, katanya kita mau buka. Harga anjlok kan," jabarnya.

Bahlil menambahkan, posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam pasar mineral global membuat setiap kebijakan produksi dapat berdampak terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand).