Wapres: Pemerintah Berkomitmen Dorong Kesejahteraan Masyarakat Papua dengan Persekutuan Gereja Papua

Pemerintah terus berkomitmen mendorong kesejahteraan masyarakat Papua yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, beragam konflik yang masih terjadi di Papua menyebabkan situasi keamanan yang tidak stabil. Untuk itu, diperlukan adanya kesepakatan dalam membangun kesejahteraan Papua yang berkelanjutan agar implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dapat lebih optimal.

Baca Juga: Wapres Dukung Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua-Papua Barat

"Kita bersepakat, mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan," kata Wapres dalam keterangan persnya usai menerima Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGPP) di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara No15 Jakarta Pusat, Rabu (20/04/2022).

Menurut Wapres, gereja-gereja di Papua memiliki peranan penting dalam pembangunan keberlanjutan, khususnya membangun kedamaian dan kesejahteraan yang tidak mungkin hanya melibatkan jajaran pemerintahan saja.

"Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran gereja di Papua sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian, dan kesejahteraan," ujar Wapres.

Dalam hal ini, beragam konflik yang masih terjadi di Papua akan dikenang sebagai warisan masa lalu yang akan diupayakan bersama oleh pemerintah, komunitas gereja di Papua, serta jajaran terkait untuk dapat segera ditemui jalan tengahnya.

"Pemerintah bersama gereja-gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang sekarang masih tersisa ini, sebagai warisan masa lalu," terang Wapres.

Wapres juga menekankan, pemerintah bekerja sama dengan para pihak terkait, khususnya komunitas gereja di Papua, akan merumuskan solusi untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua.

"Kita akan carikan (solusi), kita akhiri (konflik) dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian juga pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, terutama afirmasi terhadap Orang Asli Papua," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PGPP Papua Hiskia Rollo menyebutkan, para jajaran pengurus PGPP telah melakukan konferensi untuk menghimpun masalah-masalah yang terjadi di Tanah Papua dalam rangka merayakan 167 tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, dan mengumpulkannya menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Wapres pada pertemuan kali ini.

"Bapak Kiai Ma’ruf Amin mengapresiasi hasil-hasil yang kami bawa dalam rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia, dan secara khusus bagi kami di Tanah Papua," tutur Hiskia.

Selanjutnya, Ketua PGPP Papua Barat Sherly Parinussa menyampaikan, PGPP akan terus mendukung pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua dan mengedepankan pendekatan humanis melalui kerja sama dengan komunitas-komunitas gereja yang ada di Papua Barat dan Papua.

"Eksistensi gereja-gereja yang ada di Papua Barat sebagai lembaga rohani akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan komunitas gereja-gereja yang ada di Papua Barat untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan di Papua Barat," ungkap Sherly.

Lebih lanjut, Sherly menyadari beragam tantangan yang dihadapi dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua. Namun, PGPP menekankan siap bersinergi dengan lembaga keagamaan yang lain untuk mengakhiri beragam konflik yang terjadi di Papua.

"Kita tahu bersama ada banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi untuk membawa Papua pada kemajuannya. Kami hadir di sini bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden, bekerja sama dengan FKUB dan lembaga-lembaga keumatan yang lain untuk bersinergi mengakhiri berbagai hal yang menjadi konflik untuk percepatan pembangunan di Papua," tambahnya.