Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tekan Kenaikan Penyakit Tuberkulosis di Indonesia, Kemenko PMK: Ini Butuh Peran Multisektor

        Tekan Kenaikan Penyakit Tuberkulosis di Indonesia, Kemenko PMK: Ini Butuh Peran Multisektor Kredit Foto: Unsplash/Marcelo Leal
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Penyakit Tuberkulosis atau TBC masih menjadi masalah kesehatan serius di seluruh dunia yang tak kunjung usai. Termasuk di Indonesia kasusnya masih terus meningkat dan telah memakan banyak korban jiwa.

        Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, saat ini kasus TBC di Indonesia sebanyak 301 kasus insidens per 100 ribu penduduk, dan angka kematian sebesar 34 orang per 100 ribu penduduk. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang kasus TBC terbesar di dunia.

        Baca Juga: Fokus Tangani Pandemi Covid-19, Temuan Kasus TBC dan TBC-RO di Kota Medan Masih Rendah

        Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nancy Dian Anggraeni menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kasus tuberkulosis di Indonesia turun pada tahun 2030 mendatang.

        Nancy menerangkan, Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.

        "Dalam Perpres tersebut juga ditargetkan penurunan insiden TBC menjadi 65 kasus per 100 ribu dan penurunan angka kematian hingga 6 per 100 ribu penduduk," ujar Nancy dalam Webinar Sosialisasi Pembentukan Forum Multi Sektor Penanggulangan TBC, secara daring, pada Kamis (2/6/2022).

        Baca Juga: Anak dan Remaja Rentan dari Paparan Asap Rokok, Punya Dampak Kesehatan Signifikan

        Lebih lanjut, Nancy menjelaskan, masalah tuberkulosis bukan hanya masalah kesehatan, tetapi berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Seperti penginfeksiannya, tuberkulosis banyak menjangkit masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh.

        Pengentasan TBC maka juga harus melakukan perbaikan ekonomi pada masyarakat yang mengidapnya. Karenanya, perlu ada upaya bersama untuk mempercepat penurunan angka kasus TBC di Indonesia.

        Nancy menjelaskan, peran multisektor atau pentahelix yang terdiri dari harus terlibat bersama-sama dalam upaya percepatan penurunan TBC. 

        "Faktor kemiskinan, faktor ekonomi ini masih banyak perannya untuk penyakit TBC sehingga kita bisa bilang TBC bukan hanya masalah kesehatan. Oleh karena itu butuh multisektor. Dari pentahelix berbagai sektor terlibat untuk mengatasi berbagai dampak akibat TBC," jelasnya. 

        Ia menjelaskan penyakit TBC juga memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan stunting. Dia menerangkan, sebaran penyakit TBC maupun yang stunting di seluruh Indonesia beririsan erat.

        Baca Juga: Investasi Ratusan Miliar, Indofarma Mau Genjot Pengembangan Bisnis Alat Kesehatan dan Herbal

        "Berdasarkan pemetaan distribusi TBC dan stunting yang tinggi ini beririsan. Sebagian besar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan di kota besar. Ini masih beririsan," ucapnya.

        Lantaran permasalahan penyakit TBC dan stunting saling berkaitan, maka kata Nancy, sangat diperlukan peran multi sektor untuk penanggulangannya di dalam hal penanganan faktor kemiskinan serta faktor kesehatannya.

        Menurutnya, dengan adanya amanat dalam Perpres 67 Tahun 2021, maka perlu ada peran serta komunitas dan multi sektor dalam bentuk wadah kemitraan, yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta komunitas di daerah.

        Baca Juga: Kemenko PMK Kejar Cakupan Vaksin Booster 50 Persen Jelang Lebaran guna Wujudkan Mudik Aman

        "Dan ini bisa dibentuk di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota. Bila ini dilakukan dengan baik, maka selain mengentaskan TBC secara tidak langsung bisa mengentaskan stunting dan kemiskinan," tuturnya.

        Selain itu, Nancy berharap, pemerintah daerah dapat memasukkan indikator TBC di dalam RPJMD dan menjadi salah satu prioritas di daerah dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan penanggulangan TBC di daerahnya.

        Kemudian dapat menyediakan pendanaan, menyediakan SDM dan kemudian juga menyediakan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, serta aktif dalam penemuan TBC serta secara aktif melakukan mitigasi. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rena Laila Wuri
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: