Kemendikbudristek Ajak Pemangku Kebijakan Tertinggi Pulihkan Pendidikan dalam Negeri

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengajak pemangku kebijakan tertinggi untuk ikut serta berdiskusi dan mendukung upaya pemulihan pendidikan dengan segera membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Dia menjelaskan, dalam pemulihan sektor pendidikan, ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan, diantaranya mendorong partisipasi pembelajaran tatap muka 100 persen dan aman, pemulihan pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pendidikan, serta mendapat dukungan penuh dari Pemda, satuan pendidikan, dan peserta didik yang terdampak lebih berat karena pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pendidikan STIP Jakarta Terus Bertransformasi Mengikuti Pola dan Tatanan Baru

"Dalam upaya memulihkan kondisi layanan pendidikan dan memulihkan proses pembelajaran pascapandemi Covid-19, diperlukan strategi dan rencana pemulihan layanan pendidikan yang terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan berbagai pihak yang memiliki sumber daya untuk mendorong pemulihan pembelajaran," kata Suharti, Selasa (14/6/22).

Secara umum, kata Suharti, penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi, dilakukan secara daring, pembelajaran tatap muka terbatas, dan pembelajaran hibrida. Dia menyebut, hal yang perlu dilakukan guna menunjang pemulihan layanan akibat pandemi, diantaranya menyesuaikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi melalui SKB 4 Menteri, menetapkan kurikulum darurat, menyiapkan kurikulum merdaka sebagai upaya pemulihan pembelajaran, menyesuaikan kebijakan BOS Reguler dan BOP, serta BOS afirmasi dan BOS kinerja.

Kemudian memberikan bantuan dalam bentuk TIK berupa kuota internet, subsidi upah, sarana perilaku hidup bersih sehat. Selain itu juga meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam memfasilitasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19, baik jarak jauh, tatap muka, dan pembelajaran hibrida.

Pemulihan layanan pendidikan juga bisa dilakukan dengan menyediakan platform pembelajaran dari hasil kerja sama swasta, bahan ajar digital, modul mandiri, program belajar dari rumah TVRI dan TV Edukasi. Selain itu juga menyiapkan program dukungan nasional yang melibatkan universitas melalui program mengajar yang melibatkan 38 ribu mahasiswa, KKN tematik Covid-19, 15 ribu relawan Covid-19 nasional, serta 186 ribu Duta Perubahan pelaku dari kalangan mahasiswa, guru, maupun masyarakat.

Baca Juga: Turun dari Capres, Ambisi Giring Kini Mau Jadi Gubenur DKI Jakarta, Loyalis Anies: Nanti Turun Lagi

Sementara itu, Kepala Unit Pendidikan UNICEF Indonesia Katheryn Bennet mengatakan bahwa sejak 2020 pihaknya bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan dan berbagai kementerian serta lembaga lainnya. Hal tersebut dia lakukan guna mendukung pemulihan pembelajaran dan sistem pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan.

Bennet juga juga mengatakan bahwa lebih dari 500 ribu sekolah dan madrasah harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh sejak awal Maret 2020. Sementara itu, 60 juta siswa terkena dampak atas pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh.

"Tantangan untuk melaksanakan PJJ telah membuat banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi ini, termasuk anak-anak dan orang tua," katanya.

Baca Juga: Tangkap Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin, Polisi Beber Perannya: Bagian Doktrin Khilafah

Lebih lanjut, dia mengatakan harus ada perbaikan yang mesti dilakukan untuk membantu anak-anak kembali ke sekolah sehingga mereka mendapat manfaat dari PTM melalui guru mereka secara langsung.

"Hanya melalui PTM kita bisa mengatasi krisis pembelajaran," katanya.

Menurut hasil penelitian UNICEF dan World Bank, kata Bennet, bahwa untuk memulihkan kondisi pembelajaran, maka ekosistem pendidikan mesti dirapihkan dengan menjalin kerja sama antar pihak diberbagai wilayah. Selain itu, Bennet mengatakan perlu juga menjaga serta mengawasi peserta didik agar bisa terus belajar di sekolah. Hal tersebut dibutuhkan, kata Bennet, agar  pencapaian kompetensi peserta didik ditiap jenjang bisa terindentifikasi dengan baik.

Selain itu, diperlukan pula prioritas pembelajaran yang fundamental, termasuk literasi dan numerasi susai dengan kecakapan abad ke-21. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari pembelajaran yang hilang saat pandemi berlangsung.

Lebih lanjut, Bennet mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya Kemendikbudristek yang senantiasa memastikan keberlangsungan pembelajaran.

Baca Juga: Roy Suryo Unggah Meme Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi, Politikus PSI Blak-blakan Sebut Pelecehan!

"Kami terbuka untuk berdiskusi guna menciptakan sekolah yang aman di berbagai wilayah agar layanan pembelajaran bisa tersedia dengan baik pada pendidikan formal maupun informal," tutup Bennet.