Indonesia Dorong Kolaborasi Internasional Guna Wujudkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia sebagai momentum wujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N Rosalin mengatakan perlu peran dari berbagai pihak dan kalangan, terutama masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya.

Baca Juga: KPPPA Dorong Pemahaman Terkait Perspektif Gender dan Anak kepada Seluruh Lapisan Masyarakat

"Berdasarkan hal tersebut KemenPPPA sebagai Kementerian pengampu pemberdayaan perempuan sekaligus menginisiasi penyusunan policy note dengan tujuan untuk memberikan masukan pada enam (6) isu yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan. Adapun keenam isu prioritas tersebut adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan," ujar Lenny dalam FGD Penyusunan Policy Note untuk Rekomendasi Ministerial Meetings Presidensi G20 tahun 2022.

Lenny mengatakan bahwa policy note ini akan dirancang dengan ringkas, padat, namun komprehensif agar ke depannya dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam sektor pembangunan nasional.

Tentunya sebelum melakukan penyusunan policy note ini, KemenPPPA membutuhkan masukan dengan berdialog bersama perwakilan enam (6) kelompok kerja (working group), perwakilan dari co-Sherpa, serta sejumlah mitra pembangunan.

Baca Juga: Kementerian PPPA Minta UPTD PPA Respons Kekerasan Berbasis Gender Online

"Dialog ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terakhir pembahasan pada masing-masing working group serta mendiskusikan langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong integrasi isu kesetaraan gender dalam pembahasan di enam working group yang masuk dalam isu prioritas. Saat ini, kami telah menyusun draft policy note yang targetnya akan rampung sebelum Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022 pada Agustus, di Bali. Pada kesempatan ini kami juga meminta dukungan dan komitmen dari masing-masing working group untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan policy note agar dapat selesai sesuai dengan yang kami harapkan," ujar Lenny.

Selain pelaksanaan Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) 2022, Lenny mengungkapkan bahwa KemenPPPA memiliki agenda lain yakni inisiasi penyusunan Gender Task Force sebagai embrio dari terbentuknya Working Group di forum G20.

Saat ini wadah pembahasan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baru di Women20 (W20), yang merupakan forum Lembaga Masyarakat, dan G20 EMPOWER yang merupakan forum sektor swasta yang didukung oleh pemerintah.

Belum ada working group yang menjadi forum pemerintah yang memiliki jangkauan pandangan lebih luas terkait isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan memiliki kewenangan menyusun kebijakan untuk memperkecil kesenjangan gender. Dalam menginisiasi Gender Task Force tersebut dibutuhkan dukungan dari co-Sherpa dan seluruh negara anggota G20.

Baca Juga: Kikis Kesenjangan Gender, Pemerintah Gagas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Lenny menambahkan partisipasi aktif dan komitmen Indonesia telah diakui oleh berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, G20 menjadi momentum yang tepat untuk menciptakan peluang membuka dialog dan berdiplomasi bersama-sama membangun kolaborasi dengan berbagai negara dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan.

"Komitmen dan semangat ini pun akan kita diwujudkan melalui Presidensi Indonesia pada Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE) tahun 2022. Kami berharap agar seluruh elemen pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, akademisi untuk memanfaatkan momentum ini agar memberikan perhatian terhadap implementasi pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan mendukung Presidensi G20. Nantinya policy note ini akan menjadi bahan rekomendasi KemenPPPA terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan oleh Menteri PPPA kepada Menteri pengampu 6 isu krusial dimaksud selaku chair working group. Selanjutnya, policy note juga akan disampaikan dalam forum MCWE 2022," jelas Lenny.

Adapun, tujuan dari FGD ini yakni; mengintegrasikan aspek gender dalam enam (6) isu prioritas working group dengan tiga (3) tema G20 MCWE 2022; menyusun Chair Statement sebagai hasil dari G20 MCWE 2022 untuk menjadi masukan bagi negara-negara G20 serta Leaders Meeting; menggali informasi dari perwakilan working group terkait enam (6) topik prioritas pemberdayaan perempuan, yaitu ekonomi digital, ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan;

Baca Juga: Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Rokan Hulu, KemenPPPA Dorong Polisi Percepat Proses Hukum

Berdialog dengan perwakilan Sherpa mengenai langkah yang dapat ditempuh KemenPPPA untuk memastikan adanya pengarusutamaan gender ke dalam enam (6) isu prioritas terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; memetakan isu prioritas, kebijakan, implementasi, dan kendala pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam 6 isu terkait dalam pencapaian target SDGs dan prioritas nasional;

Dan melakukan validasi isu prioritas terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan untuk menjadi masukan dalam pengembangan/perumusan kebijakan nasional dan posisi Indonesia dalam G20.