B20-G20 Indonesia Bakal Fokus Percepat Inklusi dan Transformasi Digital

Menteri Kominfo RI Johnny G Plate mengungkapkan bahwa dunia saat ini terus terdigitalisasi dan ekonomi digital akan semakin besar di pasar global. Ia pun mengapresiasi langkah dan rekomendasi yang diajukan B20 Digitalization Task Force dalam Dialog B20-G20. 

“Kendati kita diperlihatkan dengan potensi ekonomi yang luar biasa besar, ada tantangan di depan mata yang juga harus kita hadapi bersama, tentunya dengan kolaborasi publik-swasta. Salah satunya mengenai kesenjangan digital, khususnya di negara-negara berkembang,” kata Plate, Kamis (7/7/2022). 

Pemerintah kata Plate, sangat terbantu dengan bahasan dan rekomendasi dari B20 Digitalization Task Force yang sejalan dengan visi utama Presidensi G20 Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. 

Baca Juga: B20 Dorong Pembentukan Pasar Karbon Libatkan Swasta dan Publik

Senada dengan Menkominfo, Ketua Umum KADIN Indonesia yang juga Chairman B20 Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut bahwa dunia telah berubah karena disrupsi teknologi. Sekitar 52 persen perusahaan telah bankrut atau diakuisisi karena tidak bisa mengikuti tren digitalisasi. 

Arsjad mengatakan di Indonesia, hal itu juga terjadi namun bukan hanya kepada perusahaan besar tapi juga UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Terdapat 64,2 juta UMKM, yang berkontribusi 61 persen terhadap PDB atau lebih dari Rp8,5 triliun serta menyediakan lapangan kerja bagi 97% angkatan kerja. 

“Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir 80-90 persen UMKM terutama saat PPKM. Namun di sisi lain, pandemi ini menjadi berkah tersendiri bagi sebagian UMKM terutama yang berhasil bertransisi ke e-commerce atau mengadopsi penjualan secara digital,” kata Arsjad. 

Menurut survei BI 2021, 20 persen UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan mendigitalkan bisnisnya dan berhasil memanfaatkan media pemasaran online. Artinya, kata Arsjad, melalui digitalisasi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berikutnya hingga USD 150 miliar tahun 2025 sekaligus berpotensi menambah 20 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Arsjad mengatakan kita harus mengatasi tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang memang masih belum merata secara geografis dan berpusat di kota-kota besar. Tantangan kedua kurangnya keterampilan digital atau literasi digital yang akan membuat Indonesia menghadapi kekurangan 9 juta pekerja terampil di sektor teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan di masa depan, serta memastikan untuk dapat menjembatani kesenjangan digital, yang pada akhirnya menghasilkan transformasi digital yang inklusif. 

Selain itu, lanjut Ririek, pemerintah disebut siap mendukung inklusivitas digital tersebut untuk mendukung salah satu tujuan dari penyelenggaraan G20. Ririek menyampaikan gugus tugasnya mengajukan empat rekomendasi. 

"Pertama, mendorong konektivitas universal dengan memastikan untuk mendorong akses universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah memastikan inklusi dan menghilangkan kesenjangan digital," kata Ririek. 

Baca Juga: B20 Sustainability 4.0 Awards Pertama di Indonesia Resmi Digelar

Kedua, mengusung terobosan untuk ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh, dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Ketiga, memastikan pola pikir siap digital untuk individu dan UMKM dan memungkinkan UMKM memiliki akses ke platform digital. Terakhir, mempromosikan dan mengimplementasikan standar keamanan teknologi yang mendasari praktik yang mendukung upaya perusahaan untuk melindungi jaringan. 

Menanggapi hasil rekomendasi B20 Digitalization Task Force, G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair Mira Tayyiba mengatakan pemerintah utamanya Presidensi G20 Indonesia sangat terbantu dengan kolaborasi dunia usaha dan industri yang ikut berkontribusi memastikan bahwa kebijakan publik termasuk kebijakan terkait digital dapat bermanfaat bagi masyarakat di semua lapisan masyarakat. 

“Kami meyakini, kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan praktis, serta menciptakan ruang kebijakan yang lebih baik di sektor digital. G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga mendorong kerja sama antar pelaku inovasi seperti startup, modal ventura, korporasi dan pemerintah untuk mendukung inovasi digital,” jelasnya. 

Menyadari peran penting ekonomi digital dalam banyak aspek kehidupan, G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga berkomitmen untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih signifikan dari digitalisasi untuk mencapai pemulihan yang tangguh. 

Puncak dari acara ini adalah sesi panel yang dibagi 4 sesuai bahasan rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan B20 Digitalization Task Force. Pembahasannya selain melibatkan pemangku kebijakan dari anggota forum B20 dan G20 juga melibatkan top eksekutif perusahaan multinasional dan perwakilan pemerintah dari masing-masing negara anggota. 

Baca Juga: Ketua KADIN Indonesia Lakukan Kerja Sama Ekonomi Business Forum B20 Antar Negara

B20 Digitalization Task Force Deputy Chair Fajrin Rasyid yang menjadi koordinator diskusi panel dalam pertemuan ini menjelaskan, perumusan rekomendasi gugus tugas memiliki prinsip dan metode yang sangat ketat agar rekomendasi kebijakan yang diajukan dapat ditindaklanjuti, inklusif dan berdampak. Transformasi digital, kata Fajrin, sangatlah penting, namun ada beberapa tantangan utama yang kita hadapi saat ini dalam hal adopsi digital di seluruh dunia. 

“Kami telah menyusun sesi panel yang akan membahas lebih lanjut tindak lanjut secara konkret dari rekomendasi kebijakan bersama-sama. Sesi diskusi panel ini juga akan menghasilkan ide-ide untuk mengatasi tantangan paling mendesak saat ini yang akan mendorong arah kebijakan ekonomi global,” ujarnya.