Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Penyerapan Anggaran OPD Jabar Masih Rendah, Ridwan Kamil: Kita Segera Evaluasi!

        Penyerapan Anggaran OPD Jabar Masih Rendah, Ridwan Kamil: Kita Segera Evaluasi! Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
        Warta Ekonomi, Bandung -

        Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) akan melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) yang penyerapan anggarannya masih rendah. 

        Hal itu disampaikan orang nomor satu di Jawa Barat ini setelah mengikuti Rapat Pimpinan (rapim) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/8/2022). Berdasarkan hasil rapim tersebut, dilaporkan penyerapan anggaran Pemdaprov Jabar sudah mencapai 56 persen hingga semester I 2022. 

        Baca Juga: Masih Banyak Bolong-Bolong, Jabar Fokuskan Imunisasi di 5 Wilayah

        Meskipun demikian masih ditemukan beberapa Kabupaten/Kota termasuk OPD yang penyerapan anggarannya masih tergolong rendah. 

        "Kita akan evaluasi OPD-OPD yang masih rendah untuk ditingkatkan kemudian," tegasnya.

        Selain itu, dalam rapim tersebut juga dibahas nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya di kalangan guru honorer. Gubernur Jabar mengungkapkan jika kebutuhan PPPK dari formasi pendidikan (guru) ini lebih sedikit dibanding mereka yang lulus ujian sertifikasi dan lain-lainnya.

        Ridwan Kamil mengakui dari kebutuhan 100 persen tidak bisa memenuhi seluruhnya. Namun, dengan keterbatasan anggaran Pemdaprov Jabar akan berupaya meningkatkan pengangkatan status guru honorer menjadi PPPK yang sudah lulus ujian.

        "Pastilah ada pihak-pihak yang belum masuk ke formasi tidak di tahun ini. Ke depan, akan ditingkatkan sehingga penyerapannya bisa lebih tinggi," ungkapnya.

        Baca Juga: Gubernur Jabar Bakal Bantu Pengobatan Anak Penderita Tumor Kaki

        Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan jumlah tenaga PPPK di bidang kesehatan. "Tenaga kerja kesehatan justru kekurangan. Jadi kita kelebihan suplai calon PPPK dari tenaga pendidikan tapi kita kekurangan suplai untuk PPPK dari tenaga kesehatan. Ini agak jomplang," jelasnya.

        Untuk itu, tambah Emil, Sekda Jabar akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait teknis penyerapan tenaga PPPK di lingkungan Pemdaprov Jabar.

        "Pak Sekda akan membuat statement resmi pemerintah daerah sehingga nanti kalau ada pertanyaan lagi, Pak Sekda akan menuliskan apa yang saya sampaikan ini dengan poin-poin yang lebih panjang secara menyeluruh," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Saepulloh
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: