Kementeria Sosial mengakui bahwa mengurus masalah terkait bantuan sosial alias bansos adalah sebuah tugas yang berat.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang membeberkan bagaimana susahnya mengurus hal tersebut selama dirinya menjabat.
Baca Juga: Bu Risma soal Beras Bansos di Depok: Itu Kehujanan
Dirinya menegaskan seluruh rantai penyaluran harus jelas, sehingga saat dirasakan penerima manfaat, bansos tersebut tepat pada sasaran kebutuhan.
"Proses ini sekarang, terus terang itu yang paling berat saya lakukan di Kemensos," ujar dia saat ditemui awak media di Gedung Kemensos, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
Proses pengawasan, kata Risma, juga turut dilakukannya dengan membandingkan harga-harga kebutuhan di pasaran, meski hanya selisih tipis antara di satu pasar dengan yang lainnya.
"Saya harus tau bahwa proses itu clear, bahkan harga segala macam kadang saya kontrol sendiri. Berapa harga di pasar, harga di sini, itu kadang kami kontrol sendiri. Ini kemahalan, meskipun itu selisih bedanya Rp500, Rp1.000, Saya selalu ngomong, ganti," ungkap dia.
Oleh karena itu, Risma meminta agar seluruh jajarannya menyampaikan laporan dengan lebih baik dan komprehensif, khususnya pada kinerja Inspektorat Jenderal Kemensos.
"Misalnya, saat Inspektur menganalisa kasus ACT, itu sangat komprehensif sekali. Di mana proses-prosesnya di Dirjen (Direktorat Jendral) kami, salahnya apa, buat surat teguran ke Dirjen, saya bilang, gitu," jelasnya.
Baca Juga: Soal Penggantian Anies Baswedan, Kemendagri Berharap "Lebih Cepat"
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegur Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar terkait ketidakjelasan pengawasan bantuan sosial (bansos) di lapangan.
Hal itu terkait dengan penemuan bansos yang ditimbun di Depok, Jawa Barat.
Awalnya, Dadang menjelaskan pihaknya sudah ketat mengawasi penyaluran bansos dari hulu hingga hilir.
Baca Juga: Dua Bulan Menuju Akhir Jabatan, Anies Baswedan Gak Cuma Lewati Kemenkes, Bakal Nyusahin Rakyat Juga!
Dadang bahkan menyebut pihaknya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan tersebut.
"Fokus kami di sana waktu itu. Kalau terjadi kecurangan [penimbunan bansos, red] enggak begitu besar, kalau kami lihat muncul di belakang hari," ucapnya.
Penjelasan Dadang lantas disanggah Risma. Dia menilai seharusnya Dadang dapat memberikan keterangan secara jelas proses pengawasan kepada awak media.
"Oke kalau Pak Irjen ngawasin, tetapi kemudian ada kasus ini (penguburan bansos, red). Kalau saat itu, proses penggantian (bansos yang terkubur, red) clear, administrasinya bisa jawab. Begitu pak Irjen, sorry," tegur Risma di depan awak media.
Risma bahkan memastikan sejumlah bansos yang dikubur di wilayah Depok itu tidak dilabeli stiker bantuan dari Kemensos.
Baca Juga: Cucu Nabi Bakal Dukung Prabowo Subianto atau Anies Baswedan? Pengamat: Habib Rizieq Tak Ingin...
Sebab, bansos yang kerap disalurkan kepada masyarakat dari Kemensos, pasti ada logo atau stiker "Bantuan Presiden melalui Kemensos".
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: