Meski Hasil Survei Elektabilitas Bikin 'Ngelus Dada', Puan Maharani Disebut Punya Kendali Politik yang Nggak Main-main, Simak!
Kredit Foto: Twitter/Mia_4ndy
Penunjukkan Capres oleh PDIP masih ditunggu-tunggu oleh Publik. Meski nama Ganjar Pranowo jadi sosok kader dengan elektabilitas lembaga survei yang tinggi, diyakini PDIP akan mengusung Puan Maharani.
Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut sosok Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memiliki kendali politik di antara elit politik yang lain untuk diusung sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Puan juga memiliki kunci untuk untuk menggerakan arah koalisi PDI Perjuangan. Pasalnya, PDI Perjuangan merupakan partai yang memenuhi syarat dalam mengusung capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi.
"Fakta menunjukkan bahwa Mbak Puan sendiri adalah mungkin satu-satunya pihak yang memiliki kendali politik yang paling riil, diantara para elit politik yang lain. Kemudian memiliki kunci langsung untuk menggerakkan koalisi 20% tersebut, fakta menunjukkan PDI P adalah the only one partai yang memiliki elektabilitas di atas 20% di pemilu 2019 yang lalu," ujar Umam dalam diskusi bertajuk 'Mengukur Peluang di 3 Figur Poros Utama di Pilpres 2024' yang digelar secara virtual, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga: Elektabilitas Puan Maharani Bikin "Ngelus Dada", Pengamat: Dia Tidak Suka Pencitraan!
Dosen Universitas Paramadina itu memaparkan, jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memutuskan Puan sebagai capres atau cawapres, tak akan dinamika internal. Bahkan, kata Umam, tak ada perlawanan dari Kader PDI Perjuangan terkait keputusan Megawati
"Hampir tidak ada dinamika dan perlawana dan karena karakter kepemimpinan di PDIP itu relatif mirip dengan model pendekatan yang dulu di introduce oleh bung Karno yaitu mekanisme demokrasi terpimpin," katanya.
Namun kata Umam, berbeda jauh dengan Partai Golkar yang di dalamnya cukup banyak elemen-elemen kekuatan dan kadang saling menguatkan dan kadang saling menjatuhkan. Ia pun menyinggung saat Waketum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang tiba-tiba menyatakan dukungan pencapresan kepada Airlangga merupakan keputusan final yang harus dijalankan.
"Bahkan juga, kadang juga, kalau misalnya dalam kompetisi bisa juga saling menjatuhkan. Kenapa kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan Pak Bambang Susatyo menyatakan bahwa ini sudah final pencapresan Airlangga sebagai sebuah keputusan yang harus dijalankan. Tentu itu ada muatan politik yang cukup besar di sana," katanya.
Lebih lanjut, Umam menjelaskan karakter politik PDI Perjuangan akan cenderung menguatkan dari basis trah Soekarno.
Sebab, bukan hanya soal kepentingan individu, keluarga, tetapi bagian dari selling poin dari PDIP, yang memang memiliki basis pemilih loyal yang memang bisa menguatkan.
"Kita (masyarakat) memahami mengapa misalnya ada jargon-jargon yang coba kemudian di introducer misalnya 'ojo pedot poyote' atau jangan patah akarnya. Siapa akar ini? akar ini adalah dalam konteks ini ya tradisi Soekarnoisme. Itu nah siapa yang kemudian mewarisi basis Soekarnoisme itu dalam konteks ini adalah trah Soekarno," ungkap Umam.
Meskipun secara ideologi tertentu, Umam menyebut semua kader PDIP memiliki kekuatan, kapasitas dan pemahaman yang sama dalam konteks Soekarnoisme. Selain itu kata Umam, jika melihat dari perspektif praktis, penguasaan PDI Perjuangan per hari ini juga belum terjadi perubahan signfikan.
Karena kata dia, di hampir semua survei, tak ada yang mengalami dissenting opinion dan elektabilitas tertinggi saat PDI Perjuangan.
Selanjutnya, Umam memaparkan realitas politik saat ini menunjukkan sejumlah indikator yang berpotensi menguatkan pencalonan Puan dan dominasi PDI Perjuangan.
Indikator pertama, penguasaan PDI Perjuangan pada level basis kekuatan teritorial. Apalagi jumlah kepala daerah yang dimiliki atau diusung PDI Perjuangan relatif cukup besar.
Lalu, indikator kedua yakni instrumen negara. Umam menyebut secara teoritik, tidak boleh instrumen negara dikendalikan oleh elemen kepentingan tertentu. Namun diakui atau tidak, dalam konteks politik praktis ada pengaruh signifikan.
"Yang kemudian menjadi pertaruhan besar, pada posisi 271 Kepala Daerah yang akan selesai periodenya di 2022 dan 2023, yang plt-nya akan ditentukan oleh Kemendagri. Siapa kekuatan yang bisa mempengaruhi itu, dia akan menggerakkan seluruh resources jaringan, sumber daya untuk memenangkan basis-basis pemilih di masing-masing wilayah itu," kata Umam.
"Nah di level ini, PDIP berpotensi memiliki kekuatan yang lebih besar untuk di wilayah-wilayah itu. Bagaimana kemudian nanti pendekatannya? Wallahualam," sambungnya.
Sementara itu, indikator ketiga yang menjadi penentu pencapresan Puan kata Umam yakni keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Tentu lagi-lagi akan ditentukan oleh positioning dari putusan tertinggi di PDIP yaitu di tangan bu Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan pencapresan pak Ganjar, diakui atau tidak, dua nama itu seringkali membayangi pencapresan dari akar politik PDIP," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto