Warganet Minta Kapolda Metro Irjen Fadil Imran Dicopot, Pengamat: Wajar dan Tak Berlebihan

Menanggapi ramainya desakan warganet yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot jabatan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai bahwa hal tersebut wajar terjadi.

"Terkait pertanyaan dan desakan publik yang ramai di linimasa agar Kapolda Metro Jaya dinonaktifkan, saya rasa wajar dan tak berlebihan," kata Adib pada Warta Ekonomi, Rabu (10/8/2022).

Baca Juga: Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Anggota Polda Metro Jaya Ikut Terseret Diduga Langgar Kode Etik, Fadil Imran?

Menurutnya, desakan tersebut terjadi karena adanya pertanyaan publik yang bermuara pada kasusnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dia mengatakan terdapat tujuh anak buah Fadil Imran yang disebut Irwasum terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J.

"Karena publik melalui kontrol sosialnya masih bertanya-tanya, mulai dari kasusnya ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ada anak buah Kapolda tujuh orang yang disebut Irwasum terlibat, apakah juga ketika Kapolres Jaksel waktu itu (Kombes Budhi Herdi) melapor ke Kapolda atau tidak? Dan Kapolda juga sempat bertemu cipika-cipiki dengan Ferdi Sambo juga. Ini saya kira perlu dijelaskan," kata Adib.

Dia juga menilai bahwa desakan publik mengenai hal tersebut merupakan efek dari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa dirinya akan mengusut tuntas kasus tersebut tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Eks Kabais TNI Duga Sudah Ada Pihak yang “Tahu” di Balik Tewasnya Brigadir J, Pelukan Fadil Imran ke Ferdy Sambo Lagi-lagi Disebut, Ada Apa?

"Desakan publik ini sebagai efek ketika Kapolri menyebut tanpa pandang bulu sesuai arahan presiden untuk usut tuntas dan tegas kasus ini. Nah, ini perlu penjelasan lugas dan menyeluruh dari Kapolri," ungkap Adib.

Seandainya tidak dijelaskan, lanjut Adib, akan muncul anggapan bahwa ada beberapa pihak yang dilindungi dalam penuntasan kasus tersebut.

"Toh kalau dijelaskan secara gamblang misalnya setelah hasil investigasi peran Kapolda tak terlibat di kasus ini kan malah menjadi keuntungan bagi Polri. Polri dinilai sungguh-sungguh, tak setengah hati," kata Adib.

Sementara itu, Adib juga mengatakan bahwa publik perlu mengapresiasi langkah Polri dalam pengusutan kasus yang menggemparkan ini. Meski dinilai lambat, penuntasan kasus tersebut bisa menjadi entry point bagi Polri untuk membersihkan anasir jahat dalam tubuhnya.

Baca Juga: Tak Tahan Pelaku yang Menyunting Profilnya di Wikipedia dengan Tudingan Miring, Kapolda Fadil Imran: Dari Awal Saya Tidak Merasa Sakit Hati!

"Polri dengan tim khusus patut diapresiasi. Walau butuh waktu 1 bulan, setidaknya bisa membuka tabir pelan-pelan yang melibatkan petinggi Polri. Sebanyak 31 anggota yang melanggar etik ditindak tegas. Ini juga bisa menjadi entry point bagi Polri untuk membersihkan anasir anasir jahat dalam tubuh Polri," ungkapnya.

Dia juga menilai bahwa citra Polri diselamatkan oleh publik dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Sebab, kata Adib, kalau publik tidak ramai membicarakan kasus tersebut, pengusutan kasus bisa berjalan sesuai dengan kronologi awal.

"Justru citra marwah polri diselamatkan oleh masyarakat, menurut saya melalui kasus ini, bukan tim khusus polri. Kalau publik dari awal tidak ramai melakukan kontrol sosial soal kasus ini, bisa berjalan sesuai kronologis awal," katanya.

Baca Juga: Ferdy Sambo Tersangka, Pihak Putri Candrawathi Lanjutkan Kasus Pelecehan Seksual

Lebih lanjut, Adib mengatakan bahwa faktor besar terungkapnya kasus tersebut adalah publik. Sebab, menurutnya, opini publik telah mengawal kasus tersebut melalui berbagai dugaan yang banyak kejanggalan.

"Ingat lho, salah satu faktor besar terbukanya tabir kasus yang mencoreng Polri ini karena kontrol sosial, opini publik yang mengawal kasus ini, karena publik menduga dari awal banyak kejanggalan," sambungnya.