Dana Kemanusiaan Jabar Masih Minim

Dana bantuan kemanusiaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dinilai masih minim.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan bahwa hal itu terbukti Pemdaprov Jabar tidak mampu memenuhi permintaan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Baca Juga: Dihadiri Ridwan Kamil dan Gus Miftah, Ribuan Siswa Jabar Ikuti Ceramah Kebangsaan

"Ini semua tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan dana," kata Uu kepada wartawan usai membuka pelatihan Jurnalis Tanggap Bencana di Kabupaten Garut, Kamis (11/8/2022).

Meski demikian, Pemdaprov Jabar masih tetap memprioritaskan dana bantuan untuk bencana alam. Pasalnya, wilayah Jawa Barat menjadi daerah yang dilalui ring of fire di Indonesia sehingga potensi bencana relatif tinggi seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Untuk itu, Jabar memiliki program tangguh bencana.

"Kami sulit untuk bisa tanggap Darurat karena harus ada permohonan sebelum anggaran ditetapkan. Jika masalah bencana mungkin bisa digunakan, tapi jika dibantu dalam hal lain dalam kemiskinan, pendidikan itu sangat sulit," jelasnya.

Uu menyebutkan, salah satu upaya Pemdaprov Jabar dalam tanggap bencana adalah dengan membentuk Jabar Quick Response (JQR). "Ini merupakan ide Pak Gubernur sebagai salah satu jawaban terhadap respons masyarakat yang ingin dibantu oleh kami," imbuhnya.

Wagub Jabar pun mengakui jumlah pengaduan masyarakat terbilang tinggi sehingga belum bisa memenuhi seluruh keluhan masyarakat.

"Jangankan dikabulkan, dijawab pun sulit. Maka, saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta maaf seandainya masih ada masyarakat yang belum terpenuhi," ungkapnya.

Namun, lanjut Uu, jika keluhan masyarakat dilakukan secara terus-menerus, pihaknya akan segera merespons permintaan tersebut. Hal ini terbukti dari sudah banyaknya rumah yang direnovasi dalam program rumah tidak layak huni (Rutilahu).

"Termasuk membantu ratusan warga miskin dengan membantu biaya pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Baca Juga: Hadapi Tekanan Inflasi Global, BI Jabar Perkuat Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi

Keberadaan JQR di tingkat provinsi saat ini jumlahnya mencapai 100 orang. Ke depannya akan dibentuk di 27 kabupaten/kota. "Harapan kami JQR harus tetap ada karena merupakan mitra Pemdaprov Jabar. Sekalipun kepemimpinan berganti," katanya.

Uu menambahkan, dalam tanggap bencana JQR terus melakukan kolaborasi, di antaranya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan media massa dengan memberikan pelatihan bagi para jurnalis. Kolaborasi ini diharapkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat.

"Para jurnalis akan dilatih bagaimana meliput kejadian bencana. Jangan sampai mereka memburu berita, tapi keselamatan pribadi tidak dihiraukan," pungkasnya.