Relawan Jokowi Minta Fadil Imran Dinonaktifkan Terkait Kasus Ferdy Sambo, Refly Harun Sebut Tak Terlalu Penting: Yang Penting Adalah…

Perkembagan kasus pembunuhan Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang kini diketahui didalangi oleh Irjen Ferdy Sambo terus mendapat perhatian masyarakat.

Kini berbagai kalangan turut mengomentari peristiwa yang terlah membuat sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri ditahan karena dugaan pelanggaran kode etik. Baranusa yang merupakan Relawan Jokowi bahkan turut bersuara khususnya mendesak agar Kapolda Metro Jaya Fadil Imran ikut dinonaktifkan dari jabatannya.

Sebagaimana diketahui, Fadil Imran benar-benar menjadi sorotan karena skenario yang dijalankan oleh Ferdy Sambo terjadi di wilayah keamanannya. Belum lagi pelukan Telettubies Fadil Imran dan Ferdy Sambo di awala kasus ini merebak dinilai sarat akan kepentingan.

Mengenai desakan untuk meonaktiofkan Fadil Imran dari jabatannya ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Refly menilai bahwa Fadil Imran memang sosok yang “menarik” mengingat sampai sekarang dirinya sekan tak tersentuh karena belum ada tindakan tegas dari Kapolri terhadap dirinya.

Baca Juga: Ferdy Sambo dan Anggota Polri yang Terlibat Skenario Pembunuhan Tidak Profesional? Refly Harun: Justru Mereka Sangat Profesional!

“Ini menarik karena Kapolda Metro Jaya ini sama sekali tidak pernah disebut sama sekali padahal terjadi di wilayah hukumnya,” jelas Refly melalui kanal Youtubenya, dikutip Minggu (14/8/22).

Menurut Refly, sikap dari Relawan Jokowi yang meminta agar Fadil Imran mulai “disenggol” ini berkaitan dengan dua hal penting.

Yakni soal pelukan mesra di awal kasus, serta “loncatnya” tanggung jawab yang didapat hanya pada Kapolres Jakarta Selatan, padahal banyak pihak yang menganggap tidak mungkin Kapolres Jakarta Selatan tidak melapor pada Kapolda Metro Jaya.

“Pertama yang gestur pelukan itu, yang kedua ini terjadi di wilayah hukumnya jadi barangkali kok logikanya melompat. Dari Ferdy Sambo kemudian Hendra Kurniawan kemudian melopat ke Kapolres Jakarta Selatan, padahal harusnya Kapolres Jakarta Selatan secara hirarkis ya harus melapor ke Kapolda Metro Jaya. Mungkin itu maksud dari Baranusa ini,” ungkap Rocky.

Refly pun menganggap terkait copot mencopot atau penonaktifan sejumlah prewiran tinggi dan menengah di lingkungan Polri imbas kasus Ferdy Sambo ini tidak terlalu “penting”.

Meski tetap menganggap sah-sah saja, Refly menekankan pada penyelesaian kasus yang secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“Kalau saya ditanyakan ya penting itu bukan copot mencopot, yang paling penting adalah kasus ini selesai. Yang benar dinyatakan benar, yang salah tidak boleh dibenarkan, yang benar tidak boleh disalahkan, atau yang salah tetap salah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kasus ini selesai , kalau copot mencopot atau nonaktif itu bagian dari penyelesaian kasus ya it’s okay saja,” ungap Refly Harun.

Baca Juga: Catatan Kritis Insiden Berdarah di Rumah Ferdy Sambo, Refly Harun: Kalau Tidak Diviralkan, Mungkin Akan Terkubur Bersama Brigadir J!

Sebelumnya, Sekjen Baranusa Roy Firdaus mengungkapkan desakan untuk mulai opsi penonaktifan Fadil Imran.

“Biar lebih fair dan profesional, harusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menonaktifkan Kapolda Metro Jaya. Beliau layak dinonaktifkan agar pengusutan kasus penembakan Brigadir J transparan karena peristiwa tersebut berada di wilayah hukumnya, masa Kapolres Jakarta Selatan tak memberikan laporan mengenai kejadian tembak-menembak polisi dan beliau sampai saat ini belum memberikan kebijakan yang tegas," ujar Sekjen Baranusa, Roy Firdaus dikutip dari RMOL.id, Minggu (14/8/22).