Banggar DPR Nilai Pemerintah Realistis dan Mitigasi Tantangan dalam RAPBN 2023

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah memandang bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disusun pemerintah telah mencakup segala mitigasi resiko berbagai tantangan ke depan. 

“Menghadapi medan pekerjaan kita ke depan yang tidak mudah, kita tetap optimis dan berpegangan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat, serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus. Badan Anggaran DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan kedepan, dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023,” ujar Said, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Menurutnya, setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan sebagaimana yang saya paparkan diatas.

“Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023,” ucapnya.

Baca Juga: Guna Redam Tingginya Migas 2023, Banggar DPR Sarankan untuk Lakukan Reformasi Subsidi Energi 

Ia pun menyatankan, jika desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis. Pertama, pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu.

“Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, kita memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan. Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak,” jelas Said. Kemudian lanjut Said, optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah perlu mengelola berbagai Belanja Strategis yakni, program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau. Lalu, reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia. Selanjutanya, memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi. 

Baca Juga: Asumsi Makro dalam RAPBN 2023, Jokowi Patok Inflasi Akan Tetap Dijaga di 3,3%

Keempat, melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria. 

“Pemerintah pun harus melakukan reformasi struktural terhadap belanja daerah harus dikerjakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien untuk mengurangi pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal,” ucap Said. 

Tak hanya itu, Said mengungkap jika pemerintah mesti disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB.

Selain itu, bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter harus saling menopang dalam upaya pengendalian inflasi, dan nilai tukar, serta  pengenaan berbagai macam insentif dan deinsentif pada sektor riil. 

“Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespon gejolak eksternal,” tutup Said.