'Aneh Warga Non DKI Jakarta Kritik Anies Baswedan', Refly Harun: Kalau Kritik Jokowi Itu Nggak Masalah Satu Indonesia
Kredit Foto: Instagram/Refly Harun
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah gagal mendapat perhatian publik. Selain karena jabatannya yang strategis tersebut, sosok Anies saat ini dinilai sebagai kandidat calon presiden terkuat.Dengan situasi ini, Anies tak jarang mendapat “serangan” masih dari pihak-pihak yang kontra terhadap dirinya.
Mengenai kritikan kepada sosok Anies Baswedan ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Menurutnya, Anies memang menjadi salah satu sosok yang kerap menjadi bahan serangan pihak yang disebut Buzzer.
“UAS, HRS, Anies Baswedan, selalu menjadi objek olok-olok kelompok orang-orang yang disebut sebagai buzzer. Saya tidak tahu kenapa, saya juga heran padahal yang disampaikannya baik-baik saja, toh untuk memperbaiki negara dan konteksnya adalah sebagai check and balances, untuk kontrol terhadap kekuasaan,” jelas Refly.
Refly pun mengeaskan kritik terhadap Anies adalah sesuatu yang dibolehkan bahkan wajib disampaikan hal ini karena Anies adalah penguasa DKI Jakarta.
Dengan kuasa tersebut, maka para pejabat yang diamanahkan punya tugas sebagaimana diatur dalam kontitusi yakni mensejahterakan rakyat.
“Kalau kritik terhadap Anies boleh saja karena dia penguasa, paling tidak penguasa DKI… Jadi kalau konsep tata negara saya yang harus dikritik itu penguasa, yang memegang uang dan kekuasaan karena dia punya mandat untuk menyejahterakan rakyat. Jadi kalau dia nggak amanah dia tidak melaksanakan apa yang ditugaskan di kontitusi maka dia patut dikritik karena dia penguasa,” ujar Refly
Namun, Refly memberikan catatan penting terkait kritik terhadap penguasa ini. Menurutnya kritikan harus juga sesuai porsinya antara penguasa dan orang yang berada dalam naungan kekuasaan tersebut.
Maka menurut Refly aneh jika ada warga non DKI Jakarta yang kerap mengkritik Anies bahkan kadang tanpa dasar yang jelas. Berbeda dengan sosok Jokowi yang mana memang kapasitasnya seorang Presiden, jadi siapapun rakyat boleh mengkritik Jokowi.
“Tapi kalau mengkritik Gubernur DKI ya lebih pantas warga DKI, kalau bukan waga DKI rasanya aneh, misalnya warga Depok apalagi warga luar jakarta yang jauh, itu tidak relevan, tapi mengkritik Jokowi itu seluruh Indonesia karena he is the President of Republic Indonesia. Jadi konsep bertatanegaranya harus jelas dulu,” ungkap Refly.
Refly pun mengingatkan bahwa kritik harus punya pijakan jelas, bukan hanya soal senang dan tidak senang pada seseorang.
“Kalau kita mau mengkritik maka kritik tersebut harus kritik yang jelas dasar dan paradigmanya. Jangan mengkritik karena senang dan tidak senang. Jadi kalau saya mengkritik Jokowi bukan karena saya tidak suka, tapi karena he is the president republic of Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto