Yang Terjadi di Selat Taiwan Saat Kapal-kapal Amerika Transit Spontan Kirim Sinyal Bahaya ke China!

Dua kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat pada Minggu (28/8/2022) berlayar melalui perairan internasional di Selat Taiwan. Ini merupakan operasi pertama sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei.

Dilansir Reuters, Angkatan Laut AS mengatakan kapal penjelajah Chancellorsville dan Antietam melakukan operasi yang sedang berlangsung. Operasi semacam itu biasanya memakan waktu delapan hingga 12 jam dengan pengawasan ketat oleh militer China.

Baca Juga: Amerika Benar-benar Nguji Kesabaran China, Lihat yang Dilakukan Tentara Pembebasan di Sekitar Taiwan!

"Kapal-kapal (AS) ini transit melalui koridor di selat yang berada di luar laut teritorial negara pantai mana pun," kata Angkatan Laut AS.

Komando Teater Timur militer China mengatakan mereka mengikuti kapal-kapal itu dan memperingatkan mereka.

"Pasukan di teater tetap siaga tinggi dan siap untuk menggagalkan provokasi kapan pun," tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang AS dan kadang-kadang kapal-kapal dari negara-negara sekutu seperti Inggris dan Kanada, secara rutin berlayar melalui selat itu.

Namun hal tersebut jelas memicu kemarahan China yang mengklaim Taiwan menentang keberatan pemerintahnya yang terpilih secara demokratis.

“Operasi itu menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dan militer AS terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun yang diizinkan hukum internasional,” kata angkatan laut.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan kapal-kapal itu berlayar ke arah selatan dan bahwa pasukannya mengamati tetapi "situasinya seperti biasa".

Selat Taiwan yang sempit sering menjadi sumber ketegangan militer sejak pemerintah Republik China yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah perang saudara dengan komunis, yang mendirikan Republik Rakyat China.

Taiwan mengatakan Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau itu dan tidak memiliki klaim atas pulau itu, dan hanya 23 juta penduduk Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.