Intelijen Amerika Serikat: Rezim Iran Masih Solid Meski Dibombardir Hampir Dua Pekan

Intelijen Amerika Serikat melaporkan bahwa pihaknya belum melihat adanya tanda-tanda keruntuhan pemerintahan dari Iran. Teheran justru masih tetap stabil, alih-alih berada dalam ambang keruntuhan mesk telah menghadapi hampir dua pekan serangan udara intensif dari Amerika Serikat dan Israel.

Dikutip dari Reuters, laporan intelijen menunjukkan analisis yang konsisten bahwa rezim terkait masih memegang kendali atas situasi domestik dan masyarakat dari Teheran. Iran disimpulkan saat ini tidak berada dalam kondisi yang mengarah pada keruntuhan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Iran Pasang Ranjau di Selat Hormuz, Harga Minyak Bisa Tembus US$200!

Penilaian intelijen tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan ulama masih tetap solid meskipun serangan awal perang menewaskan pemimpin tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei.

Kematian Khamenei tak memberikan guncangan hebat terhadap pemerintahan dari Iran. Teheran masih mampu mempertahankan stabilitas politik dan kontrol terhadap publik.

Israel juga turut menyuarakan hal serupa dengan menyatakan bahwa belum ada kepastian bahwa perang yang sedang berlangsung akan berujung pada runtuhnya pemerintahan ulama dari Iran. Tel Aviv di sisi lain tidak berniat membiarkan sisa-sisa pemerintahan lama tetap bertahan.

Situasi Iran dinilai masih sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan konflik. Penggulingan pemerintahan kemungkinan tidak dapat dicapai hanya melalui serangan udara.

Laporan Reuters menyebut perubahan rezim kemungkinan memerlukan operasi darat yang memungkinkan masyarakat turun ke jalan dengan aman untuk melakukan protes terhadap pemerintahan dari Iran.

Adapun Teheran menunjukkan dukungan kuat terhadap pemimpin tertinggi baru mereka, Mojtaba Khamenei. Media setempat melaporkan massa dalam jumlah besar yang berkumpul dalam berbagai wilayah dan kota untuk memberikan dukungan ke Mojtaba.

Mojtaba dikenal sebagai ulama garis keras yang memiliki hubungan dekat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Hal ini membuka kemungkinan pemerintahan yang baru akan memperketat kontrol domestik hingga memperluas peran militer dari IRGC.

Peran Mojtaba dalam politik telah lama menjadi kontroversi, terutama karena dianggap mencerminkan praktik politik dinasti yang ditolak dalam ideologi resmi dari Iran.

Pemerintah Amerika Serikat pernah menjatuhkan sanksi terhadap Mojtaba di 2019. Washington menuduhnya menjalankan fungsi resmi pemimpin tertinggi meski tidak pernah dipilih atau ditunjuk secara formal dalam struktur pemerintahan.

Baca Juga: Kesejahteraan Pekerja Jadi Sorotan, Tarif Baru Amerika Serikat Mengancam Indonesia

Pemilihan Mojtaba dinilai merupakan upaya mengirim pesan kuat bahwa kepemimpinan negara tersebut tidak melihat ruang kompromi setelah serangan dari Israel dan AS.