Pakar Kebijakan Publik Sebut Jegal-jegalan Sambut Pilpres 2024 adalah Tanda Kemerosotan Demokrasi
Menyimak berita tentang jegal-menjegal dalam proses pemilihan Capres tahun 2024 mendatang, pengamat mengatakan ini adalah bentuk kemerosotan moral dalam demokrasi Indonesia.
Hal ini disampaikan Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Selasa (30/08/22).
Menurutnya, jika ada politisi yang menganggap jegal menjegal itu adalah hanya sebuah permainan yang dianggap hal yang wajar maka hal tersebut memberikan kesan bahwa nasib bangsa ini dianggap sebuah permainan belaka.
“Jegal menjegal dalam percaturan politik dianggap sesuatu hal yang biasa itu tanda kemerosotan moral dalam berdemokrasi. Jegal menjegal dalam pergantian kepemimpinan ataupun wakil rakyat sama halnya dengan upaya untuk menjegal atau mengamputasi hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Sama sekali tidak mencerminkan sebagai bentuk demokrasi yang sehat,” kata Achmad.
Apalagi dengan adanya pemberlakuan Presidential Threshold 20% yang membatasi hak pilih rakyat. Achmad mengatakan ini akan membuat publik merasakan bagaimana nafsu para oligarki politik untuk berkuasa di negeri ini.
“Yang ujungnya rakyat dipaksa untuk memilih calon-calon pemimpin yang tidak mereka kehendaki. Ini tentunya sangat memalukan. Yang jelas selama kultur berpolitik masih seperti ini membuat suram nasib bangsa ini kedepan,” ungkapnya.
Seharusnya kata Achmad, ada jiwa sportifitas yang mengedepankan kepentingan bangsa negara. Menjegal lawan politik adalah sebuah keangkuhan bahwa yang menjegal merasa lebih hebat dari yang dijegal.
“Tentunya itu bukan sikap sebagai seorang negarawan yang baik. Melainkan mental mafia yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya saja dan sepantasnya sikap ini menjadi musuh bersama,” kata Achmad.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty