KPU Tetap Lakukan Verifikasi Administrasi di Tengah Panasnya Polemik Internal PPP

Terkait dengan polemik yang terjadi dalam badan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyebut, berdasarkan Peraturan KPU No. 4 Pasal 21 Tahun 2022 bahwa penerimaan pendaftaran partai politik telah ditutup pada 14 Agustus lalu. Dengan begitu, pasal tidak lagi berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, Idham mengatakan bahwa jika terdapat partai yang tengah berkonflik di tingkat pusat, pihaknya akan melakukan tahap verifikasi administrasi (vermin) pada dokumen pendaftaran partai yang belum terjadi perubahan.

Baca Juga: 'Tendang' Suharso Monoarfa dari Kursi Ketum PPP, Mardiono Dapat Restu Jokowi? Pengamat: Jangan Mengklaim!

"Kami pada dasarnya sedang melakukan vermin terhadap dokumen pendaftaran parpol selama belum terjadi perubahan atas dokumen yang kami terima ya kami anggap apa yang menjadi masalah itu menjadi urusan internal parpol. Kami pendekatannya legal formal dalam pelaksanaan vermin," kata Idham, Kamis (8/9/2022).

Kendati demikian, dia memaparkan bahwa terdapat masa perbaikan hasil vermin pada tanggal 15-28 September yang bisa dilakukan untuk melakukan pergantian dokumen partai politik. Idham menyebut bahwa aturan tersebut berlaku dalam Peraturan KPU No. 4 Pasal 46 Tahun 2022.

"Pada 15-28 adalah masa perbaikan hasil veriifkasi administrasi. Terkait dengan apa yang nanti misalkan terjadi (perubahan struktur), maka akan diberlakukan ketentuan di pasal 46 PKPU 4/2022. Bisa dicek ayat 1 dan 2 dan kami berikan kesempatan parpol untuk memperbaiki dan melakukan pergantian dokumen," jelasnya.

Seandainya terjadi dualisme kepemimpinan dalam suatu partai, Idham menyebut bahwa pihaknya akan kembali melakukan verifikasi pada dokumen yang telah dilakukan perbaikan sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

Lebih lanjut Idham menyebut, jika pihak yang berkonflik keberatan menjadi kader dari partai politik, bisa langsung melakukan pengaduan pada KPU. "Jika yang bersangkutan tidak menginginkan menjadi anggota partai, bisa menyampaikan pengaduan," jelasnya.

Baca Juga: Sandiaga Uno Masuk Radar Capres PPP, Pengamat: Punya Pengalaman dengan Prabowo

Sebagaimana diketahui, PPP diisukan tengah mengalami konflik internal yang menyeret nama Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai dengan Muhammad Mardiono yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tugas (Plt). Keputusan tersebut dilakukan melalui Mukernas yang digelar pada 4-5 September 2022 lalu di Serang, Banten.

Mukernas PPP tersebut menetapkan bahwa Mardiono menjadi Plt. Ketua Umum PPP menggantikan posisi Suharso sebagai ketua umum yang ditentang oleh kubunya.

Kubu Suharso menilai bahwa keputusan dipilihnya Mardiono tidak sah dan menyatakan bahwa Suharso Monoarfa masih menjadi Ketua Umum PPP secara sah.