'Tendang' Suharso Monoarfa dari Kursi Ketum PPP, Mardiono Dapat Restu Jokowi? Pengamat: Jangan Mengklaim!

Gejolak internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuncak di Mukernas Partai, hasil dari Mukernas tersebut adalah Suharso Monoarfa dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Ketua Umum.

Bersamaan dengan dilengserkannya Suharso Monoarfa ini, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Plt. Ketua Umum.

Mengenai gejolak PPP yang mengakibatkan Suharso lengser dari jabatanya sebagai Ketua Umum PPP ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah angkat suara.

Dedi menyoroti adanya opini yang menyebut pengangkatan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu tidak bisa asal mengklaim meskipun memang posisi Mardiono disebut dekat dengan Jokowi.

“Jangan mengklaim. Kalau pun ada, itu ungkapan normatif dari Presiden karena posisi dia (Mardiono) sebagai orang dekat, lingkaran Istana, biasa saja. Jangan diartikan berlebihan sebagai dukungan yang membenarkan adanya pergantian ketua umum PPP tanpa alasan yang kuat dan benar," Dedi ketika dihubungi wartawan dari media ini, Kamis (8/9/22).

Baca Juga: Pengamat Beber PR Besar Azwar Anas Sebagai 'Pembantu' Baru Presiden Jokowi, Simak!

Menurut pengamat politik itu, apa yang terjadi dengan diangkatnya Mardiono menggeser Suharso adalah sesuatu yang keliru dalam hal perpolitikan.

"Etika berpolitiknya sudah keliru. Bahkan bisa disebut sebagai sabotase, manufer ataupun kudeta," ujar Dedi ketika dihubungi wartawan dari media ini, Kamis (8/9/22).

Dedi juga menyoroti beberapa alasan yang dituduhkan ke Suharso yang dituding mengakibatkan dampak buruk ke PPP sehingga mau tak mau Suharso harus lengser.

Menurut Dedi hal itu tidak menghormati Suharso sebagai ketua umum partai. Justriu Menurut Dedi, Suharso dinilai berhasil dalam memimpin PPP.

“Alasan yang digunakan juga tidak baik dan sama saja tidak menghormati hak dari Ketua Umum (Suharso). Padahal, Suharso harus dinilai berhasil. Sebab dia, punya kontribusi, andil besar dalam memimpin PPP. Contohnya saja, dia mendapatkan porsi yang tinggi atau posisi yang baik di pemerintahan (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas). Posisi ini tidak mudah didapat, untuk itu harus dihormati," sambungnya.

Jokowi pun telah menyatakan tidak ingin membahas pengunduran diri Mardiono dari Wantimpres sebelum konflik internal PPP selesai. Jokowi mengatakan permasalahan yang terjadi di PPP merupakan konflik internal.