Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Pemerintah resmi menetapkan penyesuaian harga beberapa Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi.
"Hari ini, 3 September 2022 pukul 13:30 WIB pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers virtual, Sabtu (3/9/2022).
Arifin mengatakan terdapat tiga jenis BBM yang dilakukan penyesuaian di antaranya adalah dua BBM subsidi dan satu BBM nonsubsidi.
"Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, kemudian solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14,500 per liter, ini berlaku satu jam sejak saat diumumkan penyesuaian harga ini berarti berlaku sejak pukul 14.30 WIB," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, pemerintah sebenarnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi.
Namun, melihat data yang ada kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat sebanyak tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliiun dan akan terus meningkat lagi.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi mestinya uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ujar Joko Widodo.
Lanjutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluargga kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan September selama empat bulan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerjaan dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu," ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkatan umum, bantuan ojek online dan nelayan.
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat agar tepat sasaran, subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," tutupnya.
Pro-Kontra dari Pelaku Usaha
Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pelaku usaha memahami dan mengerti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi.
"Tidak ada pilihan karena memang gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak bisa dihindari. Besaran kenaikan BBM ini masih di angka yang moderat, artinya harga yang masih terjangkau oleh masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat tetap bisa terjaga," ujar Sarman dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/9/2022).
Sarman mengatakan kenaikan BBM ini tentu sudah diantisipasi pelaku usaha dengan siap menyesuaikannya karena langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap dunia usaha.
"Kita berharap agar pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM misalnya seperti kenaikan tarif transportasi dan logistik harus seimbang," ujarnya.
Selain itu, juga mengendalikan harga-harga pokok pangan dan gas sehingga mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV 2022 tetap di atas 5 persen.
Dengan harapan terjaganya daya beli atau konsumsi rumah tangga, maka omzet pelaku usaha tidak turun secara drastis sehingga tidak menurunkan produktivitas pelaku usaha.
Sarman melanjutkan, pelaku usaha juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menyiapkan dana bansos tambahan sebesar Rp24,17 triliun yang akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai sebesar Rp150.000 dan diberikan selama empat kali.
Juga bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 per bulan yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5juta per bulan yang menyasar 16 juta pekerja.
"Ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah yang kita hargai, sehingga dampak kenaikan BBM dapat menahan laju inflasi dan konsumsi rumah tangga tetap bergairah. Pemerintah Daerah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum atau Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Pelaku usaha berharap agar berbagai bansos dan subsidi yang akan didistribusikan pemerintah harus tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya, untuk itu diperlukan data yang akurat dan pengawasan yang tepat," ungkapnya.
Lanjutnya, pelaku usaha juga mengajak berbagai kalangan agar dapat memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, sesuatu yang tidak mudah bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan ini.
Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa BBM membuat pengusaha warung makan berencana menyesuaikan harga beberapa makanan yang dijajakan.
Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengatakan rencana tersebut muncul karena kenaikan BBM diprediksi akan berdampak pada mahalnya harga bahan pangan di pasaran.
"Kalau presentase kenaikan lebih dari 20, tentunya kami Kowantara berat untuk bertahan tidak menaikkan harga menu di warteg, sekarang lagi menghitung-hitung kenaikan," ujar Mukroni saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (5/9/2022).
Mukroni mengatakan, sebenarnya biaya yang besar ada pada sewa atau kontrakan tempat yang kadang kala warteg bisa tutup karena tidak mampu membayar sewa.
Salah satunya akibat pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM, maka secara otomatis bahan makanan akan mengalami kenaikan dan membuat sulit pengusaha warung makan untuk memperpanjang tempat sewa.
"Kisaran kami tidak mungkin menaikkan harga di atas 20 persen jika daya beli belum sepenuhnya pulih. Tapi jika bahan pokok naiknya sudah di atas 50 persen mungkin kita bisa naikkan harga di bawah 20 persen, " ujarnya.
"Yang kami takutkan dari Kowantara adalah untuk sewa tahun depan apakah kami bisa membayar biaya sewa atau kontrakan dengan posisi tipis keuntungan karena kenaikan BBM," tambahnya.
Lanjutnya, Mukroni merasa prihatin atas kenaikan harga BBM karena kenaikan harga BBM ini akan mengerek harga pangan selanjutnya, sementara kondisi daya beli rakyat belum pulih.
"Seperti (ekonomi) rakyat bawah ini belum pulih sepenuhnya, tidak bisa menolak lagi sudah dinaikkan," tutupnya.
Berdampak ke Nelayan dan Pedagang Pasar
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengatakan kabar tersebut menjadi awan kelam bagi para nelayan. Pasalnya, nelayan baru saja keluar dari masalah pandemi Covid-19 kurang lebih dua tahun.
"Nelayan mengalami harga jual ikan yang turun hingga 80 persen akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/9/2022)
Budi mengatakan, sejak harga jual ikan mulai stabil dengan ada kenaikan harga dalam delapan bulan, nelayan justru dihadapkan kembali pada masalah kenaikan harga BBM yang menjadi hal yang sangat utama bagi kebutuhan para nelayan saat melakukaan aktivitas penangkapan ikan.
Pasalnya BBM terutama jenis solar adalah 90 persen kebutuhan nelayan di antara kebutuhan lainnya saat nelayan bekerja di laut.
"Solar subsidi, nelayan kecil seperti tidak disubsidi dan nelayan rajungan semakin menderita," ujarnya.
Lanjutnya, walaupun harga BBM sudah resmi mengalami kenaikan, kenyataannya nelayan kecil tidak pernah merasakan harga solar yang sesuai diumumkan oleh pemerintah.
"Kenyataannya harga solar yang dibeli nelayan di setiap daerah rata-rata adalah Rp7.000 hingga Rp8.000 per liternya. Jauh yang dipatok pemerintah dari harga Rp5.150 sebelumnya menjadi Rp6.800. Carut-marutnya tata kelola pendistribusian BBM menjadi kendala para nelayan kecil mengakses BBM bersubsidi," ungkapnya.
Menurutnya, nelayan kecil yang posisinya sudah dijamin berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan masih kesulitan dalam mengakses BBM bersubsidi.
"Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) juga tidak mempunyai dampaknya di lapangan. Kalau beli di SPBU umum saja kita dikenakan biaya cas," ujarnya.
Lebih lanjut, kesulitan akses BBM bagi nelayan juga dirasakan oleh hampir nelayan di setiap daerah. Kesulitan akses BBM membuat para nelayan pada akhirnya harus membeli solar di warung yang harga solarnya relatif lebih tinggi.
"Tidak pernah beli di SPBN tetapi di warung. Kadang yang SPBN-nya sudah habis," ujar Karnen, nelayan asal Kabupaten Cirebon.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menolak keras kenaikan harga BBM pada saat kondisi perekonomian negeri ini tidak baik-baik saja.
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan, desakan dari anggota di seluruh indonesia mulai terasa dampaknya terhadap kenaikan harga BBM memaksa DPP IKAPPI untuk menindaklanjuti desakan dan tekanan dari anggota.
"DPP IKAPPI terus melakukan kajian dan upaya-upaya konkrit untuk mempercepat konsolidasi dan melakukan penguatan terhadap anggota dikarenakan dampak harga BBM yang sudah mulai terasa," Ujar Reynaldi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/9/2022).
Reynaldi mengatakan, di beberapa daerah harga sudah mengalami peningkatan seperti cabai merah keriting Rp90.000 per Kg, cabai merah TW Rp74.000 per Kg, cabai rawit merah Rp70.000 per Kg, cabai rawit hijau Rp55.000 per Kg, bawang merah Rp40.000 per Kg, bawang putih Rp35.000 per Kg, ayam Rp42.000 per Kg, telur Rp29.000 per Kg, dan daging Rp149.000 per Kg.
"Selain itu, daya beli masyarakat juga per hari ini ada penurunan hingga 37 persen sehingga ini meresahkan pedagang pasar di seluruh indonesia, kami sedang mengupayakan langkah-langkah serta upaya-upaya yang memungkinkan untuk menjaga agar pedagang kami tidak ‘kolaps’," ujarnya.
Lanjutnya, kondisi pedagang yang sudah mengalami gelombang keras pada saat pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan kenaikan BBM ini akan berakibat fatal terhadap tingkat penurunan perekonomian pedagang pasar di seluruh Indonesia.
"Kami mendorong agar pedagang tetap bersabar dalam sehari-dua hari ini konsolidasi itu akan kita lakukan, kami sedang membangun komunikasi dengan semua pengurus di level kabupaten/kota untuk dapat bertemu di Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) menyiasati dan mengupayakan langkah-langkah apa yang kami ambil di kemudian hari," ungkapnya.
Maka dari itu, IKAPPI berharap pemerintah mencabut kenaikan harga BBM atau melakukan upaya-upaya yang memungkinkan untuk meringankan beban pedagang.
"Jika tidak, maka langkah-langkah lain akan kami lakukan secara maksimal, kami sedang melakukan konsolidasi dan akan merekomendasikan upaya-upaya ke depan untuk anggota kami pedagang pasar di seluruh Indonesia dengan membentuk Front Persatuan Menolak Kenaikan BBM," tutupnya.
Harga Komoditas Naik
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini pasti akan langsung disusul kenaikan berbagai harga komoditas kehidupan lainnya.
"Langkah pemerintah ini sungguh amat kejam di tengah kondisi masyarakat yang berada di bawah himpitan ekonomi yang sulit dan daya beli yang masih sangat rendah pemerintah dengan teganya justru menaikkan harga BBM," Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/9/2022).
Achmad mengatakan, saat ini harga minyak dunia sedang turun, mestinya pemerintah masih dapat menunda kenaikan harga BBM.
Menurutnya, kenaikan BBM subsidi pada Sabtu (3/9/2022) dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Karena kenaikan BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut," ujarnya.
Lanjutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah jatuh lalu tertimpa tangga akibat kenaikan harga BBM ini. Akibat dari pandemi yang menghantam ekonomi masyarakat belum usai, kini harus dihadapkan pada berbagai kenaikan harga.
"Pemerintah telah benar-benar menciptakan penderitaan bagi masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Achmad menilai dampak dari kenaikan BBM, Indonesia terancam stagflasi. Kenaikan berbagai harga harga tidak diikuti oleh kesempatan kerja bahkan terdapat potensi PHK besar-besaran karena pabrik-pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM.
Ditambah lagi, bantalan sosial yang digelontorkan sebesar Rp24,17 triliun tidak akan sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM.
"Pemerintah bisa menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana UU membolehkan untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM, contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat," paparnya.
Ditambah lagi angka Rp24,17 triliun yang dianggarkan tersebut nyatanya tidak mencukupi bahkan BLT tersebut tidak antisipatif dengan penambahan orang miskin baru dari kelas menengah akibat kenaikan harga BBM.
"Terkesan pemerintah kejam dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuar antara lain Ibu Kota Baru dan Kereta Api Cepat. Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini," tutupnya.
Parpol Kecewa
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM subsidi.
"Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/9/2022).
Menurutnya, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka masyarakat yang kurang mampu akan makin menderita.
"Sementara pengguna mobil mewah terus akan menikmati BBM bersubsidi. Subsidi tidak tepat sasaran berlanjut. Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya," ujarnya.
Lanjutnya, terkait bantuan sosial yang disiapkan pemerintah, ada beberapa catatan di antaranya bantuan langsung tunai yang diberikan tersebut untuk masyarakat tingkat terendah.
Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru, yang sebelumnya ada di garis kemiskinan.
"Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud," ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM, baik rakyat maupun kalangan partai politik.
"Tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM karena setiap rezim pernah menjadi oposisi dan ketika mereka menjadi oposisi juga menolak kenaikan BBM pada masa lalu tapi memang umumnya demikian," ujar Fahri dalam webinar, Rabu (7/9/2022).
Fahri mengatakan bilamana rezim ini ditentang karena kenaikan harga BBM ditentang oleh parpol maupun masyarakat terimalah, karena itu bahasa umum dari masyarakat.
"Harga BBM itu diharapkan turun atau diprotes kenaikannya ada di dalam lagu, ada di dalam puisi, ada di dalam sastra jadi itu sebenarnya memang kita sudah menerima kenaikan harga BBM itu tidak enak, tidak baik, dan tidak selayaknya dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, bagaimana membaca sikap negara terhadap harga, terhadap kesejahterahaan, terhadap sesuatu yang substansif bagi masyarakat, bagi rakyat untuk bertumbuh, untuk kuat terus menerus.
Lanjutnya, hal tersebut dari rezim ke rezim selalu gagal dalam berbicara masalah berkomunikasi dengan masyarakat. Pasalnya jika dianggap baik ia mempertanyakan bilamana dianggap baik kenapa ditolak oleh masyarakat.
"Kalau dianggap baik kenapa mesti ditolak. Misalnya istilah salah sasaran, itu yang paling kacau terminologi itu, dari dulu bilang salah sasaran, dari awal pemerintah bilang salah sasaran, dan rakyatnya bilang kamu jangan salah sasaran lagi ya karena yang membuat salah sasaran kan pemerintah, jadi ini omong kosong yang enggak bisa diteruskan karena logikanya itu tidak bisa diterima oleh masyarakat," ucapnya.
Peluang Transformasi Angkutan
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai kenaikan harga BBM, sesungguhnya merupakan peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang.
"Sebaiknya harga BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang berbadan hukum tidak perlu naik," ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/9/2022).
Djoko mengatakan, hal itu dilakukan dalam upaya untuk mempercepat seluruh angkutan umum berbadan hukum. Pasalnya selama ini banyak angkutan umum tidak berbadan hukum, baik penumpang maupun barang.
"Sekarang ini, negara tidak tahu secara pasti berapa jumlah angkutan barang dan penumpang," ujarnya.
Lanjutnya, angkutan barang yang sudah berbadan hukum dan tidak kelebihan dimensi dan muatan (over dimension dan over load/ODOL) dibolehkan memperoleh BBM bersubsidi.
Sedangkan angkutan umum penumpang dapat segera diperluas dan diberikan subsidi operasional. Bukannya seperti sekarang, pemerintah telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) di 11 kota.
"Justru anggaran yang diajukan sekitar Rp1,3 triliun akan dipangkas hanya Rp500 miliar tahun anggaran 2023 oleh Komisi DPR RI. Nampaknya, anggota DPR RI masih setengah hati untuk memberikan dukungan pengembangan angkutan umum penumpang perkotaan. Kurang paham manfaat angkutan umum bagi mobilitas yang hemat energi ketimbang membiarkan transportasi daring beroperasi, " tutupnya.
Peluang Capai Bauran Energi
Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk dapat mencapai target bauran energi pada 2060.
Ketua Umum CEO Business Forum Indonesia Jahja B Soenarjo menilai kebijakan pemerintah tersebut menjadi sebuah tantangan sendiri dalam proses transiai energi.
"Kenaikan bahan bakar tentunya juga menjadi tantangan untuk melakukan percepatan program-program sumber energi baru dan terbarukan," ujar Jahja dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/9/2022).
Jahja mengatakan, belum lama terbetik berita bahwa Kanada baru saja menandatangani kerja sama dengan perusahaan Jerman untuk membeli lithium dari Manitoba, tambang yang cukup besar, sebagai bahan baku yang vital untuk baterai.
"Lithium ini langka, Indonesia hanya punya nikel saja. Elektrifikasi tak bisa ditawar untuk mengurangi konsumsi energi fosil. Panel Surya juga menjadi alternatif yang sudah prioritas," ungkapnya.
Lebih lanjut, kesadaran akan bencana pemanasan bumi (global warming) harus disosialisasi, salah satunya dengan zero carbon emission. Saat ini iklim sudah kerap berubah dengan ekstrim. Di Los Angeles diinformasikan beberapa hari terakhir suhu mencapai 40+ derajat Celsius.
"Apa yang dapat kita lakukan selaku pengusaha dan masyarakat yang peduli masa depan Indonesia?" ujarnya.
Lanjutnya, meskipun BBM naik dan harga masih terjangkau dibandingkan dengan Amerika, Eropa, Tiongkok, Singapura, tetap saja inflasi dan krisis ekonomi menghantui Indonesia.
Menurutnya, dengan fundamental ekonomi Indonesia yang bisa dikatakan kuat dengan pertumbuhan positif, tetapi harus dicermati dengan saksama sektor mana saja yang menyumbang pertumbuhan tersebut.
Sementara sektor-sektor lain yang lebih berdampak kepada masyarakat luas, mungkin masih rapuh. Pertumbuhan ekonomi yang positif di kisaran angka 5,4 persen kini dikejar oleh inflasi yang melaju cepat menembus 4 persen.
"Krisis ekonomi yang dikhawatirkan akan ditandai dengan melemahnya daya beli akibat inflasi serta dapat saja memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," ungkapnya.
Lebih lanjut, dengan memperhatikan peringatan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, maka seluruh elemen, baik pemerintah maupun swasta, harus bekerja sama membangun ketahanan ekonomi serta mempercepat hilirisasi berbagai sektor untuk mengurangi ketergantungan impor, dan menungkatkan nilai-tambah dalam negeri.
"Banyak hal yang harus dilakukan bersama secara kolaborasi inklusif. Seyogyanya menjadi pemikiran, di mana dan bagaimana peran para pengusaha besar hingga UKM, serta BUMN dalam hal ini," tutupnya.
Ketersediaan Stok Terjamin
Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), memberlakukan kembali penyesuaian harga berkala untuk produk Pertamax.
Mekanisme penyesuaian harga secara berkala ini kembali dilakukan seperti sebelum pandemi, mengingat Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dan tren dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir ini harga Pertamax tidak disesuaikan secara berkala mengikuti tren ICP, sehingga sampai dengan saat ini harga jual Pertamax terdapat selisih dengan harga keekonomian.
“Tercatat sejak Maret hingga September 2022, BBM RON 92 yang setara Pertamax sudah disesuaikan secara berkala oleh badan usaha lain, sedangkan Pertamax baru sekali penyesuaian harga pada April lalu,” ujar Irto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/9/2022).
Irto mengatakan, dengan tren ICP yang masih cukup tinggi pada Agustus lalu sekitar US$94.17 per barel, Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru Pertamax yang berlaku mulai tanggal 3 September. Di mana harga jual Pertamax ditetapkan sebesar Rp14.500 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen.
“Penetapan harga ini sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM Nomor 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Jika dibandingkan dengan seluruh produk RON 92, harga Pertamax masih paling kompetitif,” ujarnya.
Irto melanjutkan, penyesuaian harga ini akan terus diimbangi dengan ketersediaan stok serta jaminan distribusi ke seluruh SPBU di Indonesia.
“Ini adalah komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dari segi harga juga tetap dijaga paling kompetitif. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan ke depan harga Pertamax akan terus dievaluasi mengikuti tren harga minyak dunia, ini sudah berlaku ketika kemarin Pertamina mengevaluasi dan menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex,” tutupnya.
Upaya Jaga Daya Beli Masyarakat
Pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan beberapa program untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga BBM.
Kepala Badan Kebijakannya Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Natan Kacaribu mengatakan, besarnya kemungkinan kenaikan dari subsidi dan kompensasi energi membuat pemerintah mengevaluasi kebijakan yang ada.
Hal tersebut dilakukan lantaran lebih dari 70 persen subsidi yang disalurkan dinikmati oleh kelompok yang bukan menjadi sasaran utama pemerintah.
"Besarnya kemungkinan dari kenaikan dari subsidi dan kompensasi energi ini menjadi terlalu besar dan setelah kita evaluasi ini semakin tidak tepat sasaran karena lebih dari 70 persen yang menikmati subsidi dan kompensasi energi adalah mereka kelompok mampu dengan kata lain yang memiliki kendaraan yang sebenarnya bukan sasaran dari subsidi ini," ujar Febrio dalam webinar, Selasa (6/9/2022).
Dengan begitu, pemerintah merelokasi atau mengalihkan sebagian dari subsidi tersebut yang sudah jelas tidak tepat sasaran dan lebih berkeadilan.
"Makanya diambil keputusan untuk mengalihkan dan saat ini kita sudah mengalihkan Rp24,17 triliun untuk program besar yang pertama adalah untuk Bantuan Langsung Tunai," ujarnya.
Febrio melanjutkan, program lainnya adalah bantuan subsidi upah untuk tenaga kerja yang penghasilannya di bawah Rp3,5 juta.
"Tetapi intinya ini terutama untuk memastikan bahwa subsidi dan kompensasi energi itu semakin kita buat sesuai dengan sasaranya," tutupnya.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja berupa bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
"Tujuannya adalah mempertahankan daya beli kaum buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga," ujar Ida dalam webinar, Selasa (6/9/2022).
Ida mengatakan, program BSU 2022 ini dicairkan dan diberikan kepada para pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600 ribu dan diharapkan akan selesai secepatnya.
"Sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan tentu saja diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini," ujarnya.
Lanjutnya, Kemenaker telah melaksanakan serah terima data calon penerima dari BPJS Keternagakerjaan, penyerahan data pertama atau tahap awal sebanyak 5.999.915.
"Selanjutnya data ini akan kami padankan atau verifikasi agar sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana peraturan Menteri Kertenagakerjaan," ungkapnya.
Selain itu, Kemenaker juga telah berkoordinasi untuk memadankan data ini dengan PMO untuk penerima program Kartu Prakerja, dengan Kementerian Sosial bagi penerima PKH, dan dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memastikan bahwa PNS tidak menerima BSU ini.
"Adapun angka pasti setelah dipadankan, akan kami infokan setelah kami menyelesaikan semua proses pemadanan data tersebut," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti