Rakyat Sudah Pintar, Soal Orang Jawa dan Bukan Jawa Cuma Strategi Elite?

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan banyak masyarakat Indonesia tak memilih calon presiden hanya berdasarkan kedekatan suku, Jawa atau non-Jawa.

Menurutnya, masyarakat kini memilih berdasarkan kredibilitas dan kapabilitas capres sesuai rekam jejak prestasi yang ada.

Baca Juga: Kalau Bukan Jawa Sulit Jadi Presiden, Sosok BJ Habibie Langsung Diingat

Selain itu, faktor kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat kecil, juga menjadi faktor paling penting.

"Jadi, setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi calon presiden," ujar Agung Laksono dalam keterangannya, Sabtu (24/9).

Meski demikian, Agung tetap menyerukan agar para elite politik dan masyarakat menghindari politik identitas.

Menurut dia, dikotomi antara kelompok suku Jawa dan non-Jawa bukan merupakan pendidikan politik yang baik dalam rangka menghormati kebinekaan serta memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dikotomi Jawa dan non-Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara, mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar," ucapnya.

Dia juga menilai undang-undang telah mengisyaratkan melalui berbagai syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang sama sekali tidak memuat terkait kesukuan tertentu.

Namun, lanjutnya, ketentuan dalam undang-undang justru mendorong adanya kualitas terbaik dari seorang pemimpin.

Misalnya, memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan nasional, baik dalam hal pembangunan nasional maupun persaingan antarbangsa.

"Ini tentunya tantangan demokrasi ke depan, sebagai bagian dari hak dan ruang yang sama bagi WNI untuk berkontestasi sebagai pemimpin Indonesia," ucapnya.

Agung tidak memungkiri tingkat kesulitan bagi capres non-Jawa lebih tinggi dibanding capres dari suku Jawa.