Akademisi Bersuara: Soal Enembe Jangan jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum di Papua

Pasca ditetapkan tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbagai kalangan mendesak agar Enembe memenuhi panggilan komisi rasuah tersebut.

Diketahui sebelumnya sejumlah tokoh agama Papua mendorong agar Enembe bersikap kooperatif dengan penegak hukum, kini akademisi Universitas Kristen Satya Wacana angkat suara yang mendesak Gubernur Enembe memenuhi panggilan KPK.

Baca Juga: KPK Tetapkan Lukas Enembe Jadi Tersangka, Natalius Pigai Blak-blakan: Ancaman Serius!

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/9/2022), Novriest Umbu Walangara Nau, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana, menegaskan dukungannya kepada KPK agar Enembe menjalankan semua proses hukum yang ditetapkan KPK.

Baca Juga: KPK Tetapkan Lukas Enembe Jadi Tersangka, Natalius Pigai Blak-blakan: Ancaman Serius!

Menurutnya kasus korupsi Gubernur Papua tak hanya menandai tata kelola pemerintahan yang buruk, melainkan juga kebobrokan moral seorang pemimpin politik.

"Kasus korupsi masih terus terjadi di tengah kenyataan bahwa Papua merupakan wilayah termiskin nomor 1 di Indonesia dengan angka 27,38 persen," katanya.

Dia menyayangkan seorang pemimpin yang diharapkan membawa langkah perubahan bagi masyarakat. Justru sibuk mengenyangkan diri sendiri. Terlebih lagi bila menilik di sepanjang tahun 2021 saja, terdapat 33 kasus korupsi di Papua. 

"Terhadap kasus korupsi Lukas Enembe, saya melihat kecenderungan bahwa pemimpin politik merasa lebih besar dari lembaga yang dipimpinnya. Sejak 2017 telah ada dugaan korupsi, tapi tidak begitu jelas langkah tindak lanjutnya," ujarnya.

"Tekanan dari masyarakat Papua untuk menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi pemimpinnya pun tidak begitu kuat terdengar." bebernya.

Dalam pengamatannya, dia melanjutkan, bahwa ketokohan atau figur di mana masyarakat terlalu percaya berdampak pada menurunnya akuntabilitas pemimpin daerah karena lemahnya pengawasan dari masyarakat yang dipimpin.

"Pemerintah pusat perlu berhati-hati, agar kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua tidak berdampak kontra-produktif terhadap upaya pemerintah untuk menegakkan hukum maupun dalam melaksanakan pembangunan di Papua," terangnya.

Menurutnya upaya pemerintah menegakkan hukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi, saat ini berhadapan dengan isu kepentingan politik sebagai bangunan narasi para warga Papua yang turun berdemonstrasi untuk membela Lukas Enembe.

"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Papua. Lembaga negara melalui KPK dalam menjalankan fungsinya memperoleh tantangan besar dari narasi politik yang dibangun di Papua untuk melawan penegakan hukum," pungkasnya