Pengamat Tata Kota Sebut Sumur Resapan Kurang Efektif, Pengganti Mas Anies Baswedan Harus Lakukan Ini, Simak!

Di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, catatan-catatan kritis mengenai Program Anies bemunculan.

Mengenai hal ini, Program sumur resapan dinilai kurang efektif mengatasi banjir di Jakarta. Hal itu dikatakan Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna.

Menurutnya, tanah di Ibu Kota Jakarta kebanyakan telah jenuh dan tidak bisa menyerap air.

"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata Yayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10).

Baca Juga: Buzzer Mohon Simak Baik-baik! Yang Ngomong 'Orangnya Jokowi' Pengisi Kursi Anies Baswedan: Kita Harus Bikin Sumur Resapan!

Namun, kata Yayat, program sumur resapan sudah terlanjur dimulai dengan anggaran tidak sedikit, setidaknya agar Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain demi membuat sumur resapan itu menjadi lebih berguna.

"Dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang sudah ngeluarin uang, anggaran, nggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja," ungkapnya.

Yayat menilai Pj Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan demi mengatasi banjir di Jakarta.

"Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya.

Menurut Yayat, Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta.

Baca Juga: Nggak Tobat-tobat! Denny Siregar Ketahuan Unggah Foto Editan Kecelakaan Bus Gara-gara Anies, Netizen: Jahat Banget Nyebar Hoaksnya

"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak," tuturnya.

Diketahui, dalam dokumen Rancangan Pemerintah Daerah (RPD) 2023-2026 yang sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan bahwa kondisi DKI rentan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya. (ant)