Bantah Meja Aduan Pj Gubernur Warisan Ahok Adalah Langkah Politis, Direktur RPI: Yang Politis Justru Anies

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai tak ada masalah ketika Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan membuka kembali aduan masyarakat meneruskan tradisi gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Tidak ada yang salah atas dibukanya kembali meja pengaduan era Ahok oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Sangat wajar kalau ada program yang baik dari pemerintah sebelumnya dilanjutkan oleh penerusnya," kata Fernando Emas kepada Warta Ekonomi.

Dia menilai pendekatan ini yang langsung bersentuhan dengan warga sangat memberikan manfaat, jadi pemimpin bisa mendengarkan keluhan rakyat.

"Saya melihat tidak ada muatan politis atas dibukanya kembali meja pengaduan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta," terangnya.

Ia malah menilai justru yang sangat politis ketika Anies Baswedan pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta menghentikan kebijakan meja pengaduan.

"Karena digagas oleh Ahok pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.

"Saya melihat tidak ada kepentingan politik Heru Budi pada pilkada tahun 2024 sehingga harus memanfaatkan posisi Pj Gubernur DKI Jakarta,"

Kemungkinan yang menuduh pembukaan meja pengaduan oleh Heru Budi adalah loyalis Anies Baswedan yang tidak rela program yang pernah diberhentikan Anies diaktifkan kembali Heru Budi," jelasnya.