Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Berkali-kali Dipanggil, Lukas Enembe Belum Pernah Sekalipun Datang ke KPK: Pengamat Sebut Konsekuensinya

        Berkali-kali Dipanggil, Lukas Enembe Belum Pernah Sekalipun Datang ke KPK: Pengamat Sebut Konsekuensinya Kredit Foto: Suara.com
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan konsekuensi yang akan ditanggung oleh bangsa Indonesia akan lebih besar jika kasus gubernur Papua Lukas Enembe dibiarkan berlarut-larut. 

        Menurut Achmad, kondisi Papua menjadi kurang kondusif, pasca ditetapkannya gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.

        “Apalagi Lukas Enembe juga dikabarkan sakit yang berkepanjangan. Hal ini sudah pasti mengganggu jalannya roda pemerintahan di Provinsi Papua,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (20/10/22).

        Baca Juga: Perempuan Adat Yowenayosu Papua Angkat Bicara Pasca Lukas Enembe Sakit, Begini Sikapnya

        Achmad juga mengatakan, dalam kondisi tersebut yang paling dirugikan adalah masyarakat Papua. 

        “Sehingga dalam kondisi seperti ini pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri perlu segera mengambil kebijakan untuk dapat segera menyelesaikan kondisi di Papua,” kata dia. 

        “Kondisi ini pun bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh OPM untuk lebih melancarkan aksi kekerasannya,” tambahnya. 

        Baca Juga: Guru Besar Hukum Uncen Kritisi Permintaan Keluarga Lukas Enembe Diperiksa di Lapangan Terbuka

        KPK, kata Achmad juga perlu melakukan koordinasi terkait penetapan tersangka terhadap Gubernur Lukas Enembe. 

        “Karena sejak ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini, Lukas Enembe belum sama sekali mendatangi gedung KPK Jakarta. Urusan dengan KPK selama ini hanya diwakili oleh tim kuasa hukum Lukas Enembe,” kata dia. 

        Achmad menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah harus dibuat tim khusus yang terdiri dari lintas institusi untuk dapat menyelesaikan situasi yang ada di Papua.

        Baca Juga: Ondofolo Sosiri Sentani Boas Assa Enoch Ngaku Terganggu dengan Pengangkatan Lukas Enembe Jadi Kepala Suku

        “Tim khusus  ini perlu berada dibawah koordinasi MenKo Polhukam yang terdiri dari Kepolisian, KPK, Kementerian Dalam Negeri dan mungkin juga BIN dan TNI,” terang dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: