Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Media Australia: Polisi China Punya Operasi di 80 Kota di Seluruh Dunia

        Media Australia: Polisi China Punya Operasi di 80 Kota di Seluruh Dunia Kredit Foto: Reuters/Thomas Peter
        Warta Ekonomi, Canberra, Australia -

        Lebih dari 80 kota di seluruh dunia terdapat kantor operasi polisi China, lapor sejumlah media Australia, termasuk di Negeri Kangguru sendiri. Operasi itu merupakan bagian dari keamanan global di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/ BRI) yang dicanangkan Presiden China Xi Jinping.

        Mengutip ABC Australia, Jumat (15/10/2022), laporan dari kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) internasional Safeguard Defenders yang dirilis awal bulan ini mengungkapkan, Polisi China telah mendirikan kantor polisi di luar negeri di sejumlah negara. Termasuk Amerika Serikat, Jepang, Spanyol, dan Prancis.

        Baca Juga: ASN yang Kerja 24 Jam bakal Diberi Reward Oleh Partai Komunis China

        Dalam operasinya, kantor-kantor tersebut berafiliasi, dan dijalankan Pemerintah lokal atau kotamadya yang memiliki banyak warga negara China yang tinggal di luar negeri. Contohnya, di kota Prato, Italia, dan di kota Barcelona, Spanyol. Di kedua kota itu terdapat jutaan warga China.

        Pihak berwenang China berdalih kantor-kantor polisi itu disebut untuk memberikan layanan kepada warganya. Seperti memperbarui kartu identitas nasional, paspor, dan SIM, dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah.

        Namun, kelompok HAM khawatir kantor polisi itu dapat digunakan untuk menargetkan pembangkang di luar negeri. Atau memaksa orang untuk kembali ke China di mana mereka dapat menghadapi pengadilan yang berpotensi dipolitisasi.

        Lebih lanjut, ABC menemukan juga titik kontak resmi di kota Sydney, Australia. Titik itu di bawah koordinasi Departemen Keamanan Publik di kota Wenzhou, China. Namun, ABC tidak mendapat bukti apa pun tentang berbagai aktivitas yang disebutkan Safeguard Defenders soal operasi kantor-kantor polisi luar negeri China.

        Sebelumnya, dalam sebuah aktivitas yang disebut Operasi Sydney, disampaikan dalam upacara pendirian orang juru bicara Kamar Dagang dan Industri Wenzhou Australia menyebut, titik kontak polisi telah ditutup.

        “Sudah lama tidak beroperasi. Organisasi tersebur tidak pernah memiliki layanan seperti itu sebelumnya,” kata sang juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu.

        Tidak ada tanggapan resmi dari Kepolisian Federal Australia maupun perwakilan China di Australia mengenai temuan ini. Namun, Direktur Kampanye Safeguard Defenders Laura Harth mengatakan, titik kontak Sydney mirip dengan kantor polisi luar negeri China di negara lain. Setiap negara menggunakan nama yang berbeda.

        “Tampaknya mereka menggunakan kerangka kerja orgalnisasi United Front Work yang sudah ada di seluruh dunia untuk membangun fungsionalitas ekstra ini,” kata Harth.

        Laporan Safeguard Defenders juga mengatakan, kantor-kantor luar negeri telah dikembangkan bersamaan dengan kampamnye internasional China, untuk membawa kembali 230 ribu warga negara mereka yang menghadapi proses pidana di Negeri Tirai Bambu.

        “Bukti yang muncul dengan cepat menunjukkan, kampanye online yang ekstensif dan penggunaan kantor polisi di luar negeri dilakukan dalam operasi itu di lima benua,” tulis laporan itu.

        Baca Juga: Menlu Jerman Titip Pesan Penting Soal China: Pertama Kita Harus Belajar dari Kesalahan

        Laporan tersebut mengatakan, operasi tersebut menggunakan ancaman terhadap keluarga dan kerabat. Termasuk merampas hak anak-anak tersangka untuk mendapatkan pendidikan di China.

        Pakar keamanan juga khawatir kantor polisi serupa melanggar hukum internasional dan berpotensi melanggar kedaulatan. Pengacara HAM China Sam Huang berdalih, operasi itu bisa membantu beberapa warga China untuk menghadapi tantangan di luar negeri. Tapi terlalu dini untuk mengatakan jika itu akan membuat dampak positif.

        “Ini adalah sistem polisi paralel di atas kerja sama polisi bilateral, dan dapat mengganggu penyelidikan polisi atau proses di negara-negara itu,” kata Huang.

        Huang mengakui, kurangnya kejelasan dan transparansi dalam lingkup operasi titik kontak, bisa memicu kekhawatiran. Bahwa diaspora China di negara-negara tersebut dapat menjadi subjek pengawasan atau penyelidikan rahasia. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: