Indonesia Kini Alami Krisis SDM Sektor Konstruksi, Apa Penyebabnya?

Indonesia tengah mengalami krisis SDM bidang konstruki yang tersertifikasi. Hal ini disampaikan Ketua LSP Hiptasi Purba Robert M. Sianipar saat melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Pengembangan Skema Sertifikasi di Universitas Borobudur, Selasa, (25/10/2022).

Menurut data Kementerian PUPR, Indonesia berada di posisi terendah dalam pemenuhan kebutuhan Insinyur dari beberapa negara di ASEAN.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Konstruksi Penanganan Banjir Ruas Tol Pondok Aren – Serpong Rampung Tahun Depan

Untuk itu, Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan mengingat sertifikasi bidang konstruksi sangat penting di era globalisasi. Pasalnya, dari peluang besar sektor jasa konstruksi, Indonesia ternyata masih minim tenaga ahli yang bersertifikat.

"Dalam kegiatan Bimtek ini kami menghadirkan asesor yang berasal dari LSP Hiptasi Multi Konstruksi," kata Purba pada Selasa, (25/10/2022).

Menurut Sianipar, pihaknya menggelar kegiatan Bimtek ini untuk mendorong agar SDM bidang konstruksi yang tersertifikasi semakin mendekati kondisi ideal.

Baca Juga: Gedung Baru UNU Yogya, Wapres: Dapat Mencetak SDM Profesional

"Tenaga kerja bidang konstruksi memang cukup besar. Namun yang telah tersertifikasi jumlahnya masih jauh dari kebutuhan," tambahnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat DPP Hiptasi Mayjen (Purn) Andogo Wiradi mengatakan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi semakin dibutuhkan. Pasalnya, di era globalisasi persaingan memperebutkan peluang kerja tidak hanya dengan para tenaga kerja lokal lainnya.

"Saya selalu mendorong agar LSP Hiptasi menghasilkan sebanyak mungkin sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang semakin dibutuhkan. Dengan memiliki sertifikasi ini diharapkan tenaga kerja konstruksi kita tidak hanya memiliki peluang kerja di negeri sendiri melainkan juga di negara lain yang membutuhkan," ujar Andogo.

Selain itu, dengan tersertifikasinya para tenaga kerja ini nantinya mereka akan lebih dihargai. Misalnya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, jika telah tersertifikasi maka upah yang mereka terima bisa disamakan dengan tenaga kerja asal negara tersebut.

Baca Juga: Kota Depok Dorong Jasa Konstruksi Miliki Sertifikasi Pelaksana

Biasanya suatu negara yang akan menerima tenaga kerja dari luar akan memeriksa sertifikasi keahlian yang dibutuhkan. Jika pekerja tersebut memiliki keahlian sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka mereka akan bersedia menerimanya.

"Tentunya dari sertifikasi yang dimiliki pekerja tersebut akan diketahui bidang keahlian apa yang dia kuasai," katanya.

Wakil Rektor Universitas Borobudur Prof. Darwati mengungkapkan, pihaknya juga menaruh perhatian besar terhadap SDM tersertifikasi ini. Karena itu para mahasiswanya juga didorong agar memiliki sertifikasi keahlian tertentu sebelum menyelesaikan studinya.

Baca Juga: NTT dan NTB Mulai Bangkit Seusai Banjir dan Badai Seroja, 563 Infrastruktur Telah Rampung!

"Kemendikbudristek kan telah membuat program Kampus Merdeka. Salah satunya dengan mendorong mahasiswa menimba keahlian tertentu diluar mata kuliah yang didapat," kata Prof. Darwati.

Dengan cara demikian nantinya para mahasiswa yang baru lulus telah memiliki keahlian tertentu. Pada akhirnya para mahasiswa tersebut akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah.