Wapres Instruksikan Semua Pihak Perkuat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Wapres menyampaikan empat hal utama yang harus diperhatikan.

Pertama, perluasan kepersertaan yang harus dilakukan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan memperluas cakupan perserta.

Baca Juga: Atasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas

"Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, Utamanya untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja Penerima Upah dan pekerja Bukan Penerima Upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," jelas Wapres dalam sambutannya di acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan penyerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan "Paritrana Award 20221" di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Kedua, BPJS ketenagakerjaan harus memperkuat pengelolaan program perlindungan secara profesional dan akuntable. Dengan dana yang telah terkumpul harsu dapat dikelola dengan baik dan dikembangkan, agar tidak terjadi defisit.

Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan harus bersinergi dalam program penghapusan kemiskinan. Sesuai instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka salah satu strategi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ialah pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Baca Juga: Groundbreaking Pembangunan UPTP BLK Bantul, Ida: Harap Mampu Jawab Tantangan Ketenagakerjaan di DIY

"Caranya, melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial," ucap Wapres.

Keempat, Wapres menginstruksikan semua pihak untuk saling membantu  menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) yang akan dicanangkan.

"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang rentan," tegasnya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan hingga saat ini total tenaga kerja aktif sebanyak 35 juta. Naik dari akhir tahun lalu sebanyak 30,6 juta. Dari 35 juta itu, sebanyak 22 juta adalah pekerja formal atau pekerja penerima upah, dan 4,6 juta adalah pekerja informal atau bukan penerima upah. Sisanya, 8 juta pekerja jasa konstruksi.

Baca Juga: Kuatkan Sinergi, Wapres Ma'ruf Amin Ajak Bank Dunia Tangani Stunting di Indonesia

"Kewajiban pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja non ASN aparatur pemrintah desa, pekerja penyelenggara Pemilu juga perangkat RT RW dan pekerja rentan," jelasnya.

Dia mengatakan, sudah terdaftar sebanyak 3,8 juta pekerja non ASN, 1,2 juta pekerja rentan yang pembayaran iurannya dari anggaran pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dari 34 provinsi dan 514 kab kota. Dan ada hampir 600.000 pekerja rentan yang dilindungi atau dibayarkan iurannya oleh perusahaan atau badan usaha.

Baca Juga: Benahi Otonomi Khusus Papua, Wapres Maruf Amin Ditunjuk Jadi Ketua BPP

Hal ini merupakan implementasi dari Inpres No. 4 Tahun 2022  tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Permenko PMK No 32 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Hadirnya regulasi tersebut tentu saja kami berharap menjadi pendukung untuk perlindungan pekerja rentan serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," tegasnya.