Anggota ASEAN Frustrasi, Rakyat Sipil yang Jadi Korban Junta Myanmar Bertambah

Para Menteri Luar Negeri (Menlu) anggota organisasi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), kemarin telah melaksanakan pertemuan di Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan lima poin utama. Salah satunya, mengenai krisis di Myanmar.

Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan itu membahas Lima Poin Konsensus yang telah disepakati terkait krisis di Myanmar. Menurutnya, seluruh Menlu ASEAN kompak menyampaikan kekecewaan terhadap Myanmar, karena tidak ada kemajuan berarti dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus itu.

Baca Juga: Suara Bulat Para Menlu ASEAN Soal Myanmar, Mohon Jangan Diremehkan

Kata Retno, ada kekawatiran, bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan tersebut.

“Alih-alih ada kemajuan, situasinya bahkan memburuk,” ucap Retno lagi, dalam press briefing di Kemlu, Kamis (27/10).

Situasi seperti ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, Lima Poin Konsensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN hasil dari pertemuan khusus.

Pemimpin Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir saat itu. Tujuan konsensus itu adalah untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Pada pertemuan itu, Indonesia pun memberikan perhatian serius pada krisis Myanmar ini. Retno mengatakan, Indonesia menyampaikan concern terhadap terus meningkatnya kekerasan di Myanmar, yang telah memakan banyak korban masyarakat sipil.

“Indonesia memiliki data mengenai meningkatnya tindak kekerasan, sejak terjadinya kudeta sampai sekarang,” ungkap peraih anugerah Bintang Mahaputera Adipradana pada 2020 ini.

Seperti serangan yang dilakukan militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik pekan ini. Serangan udara pada Minggu malam (23/10) di Negara Bagian Kachin, Myanmar utara, menewaskan sedikitnya 50 warga sipil, termasuk penyanyi dan pejabat pasukan minoritas etnik Kachin Independence Army (KIA).

Retno menegaskan, hal itu harus dikecam dan tidak dapat diterima. “Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati kepada para korban dan keluarganya. Kekerasan harus segera dihentikan,” tegas diplomat yang dianugerahi Grand Cross of the Order of the Royal Norwegian Order of Merit pada 2011.

Lebih lanjut, ujarnya, Indonesia juga menekankan pentingnya segera dilakukan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sesuai mandat dalam Lima Poin Konsensus. Sedangkan komunikasi dengan junta militer hanya merupakan sebagian dari pendekatan yang dilakukan terhadap semua stakeholder.

Pendekatan dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah pengakuan terhadap pemerintahan yang lahir dari kudeta militer 1 Februari 2021.

“Semua pihak meyakini, hanya dengan melakukan pendekatan terhadap semua pemangku kepentingan, ASEAN dapat memfasilitasi berlangsungnya dialog nasional membahas masa depan Myanmar. Masalah Myanmar hanya bisa diselesaikan rakyat Myanmar sendiri. Tugas ASEAN adalah memfasilitasi,” tegasnya.

Retno menambahkan, pertemuan itu juga membahas bantuan kemanusiaan kepada Myanmar bisa dilanjutkan. Dengan catatan, bantuan itu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam pertemuan kemarin, Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi menyampaikan bahwa sejauh ini telah diterima komitmen sebesar 27 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 420 miliar dana bantuan (life saving).

Bantuan kemanusiaan ASEAN dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah life saving, yang saat ini masih berjalan. Kedua, life sustaining.

“Namun fase kedua ini belum dapat dilakukan dengan sempurna, karena tidak adanya akses dari militer,” ucapnya.

Akses dari militer ini sangat dibutuhkan karena merupakan kunci, agar bantuan yang diberikan bisa mencapai masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masalah ini akan ditindaklanjuti oleh Sekjen ASEAN dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (AHA Center).

Tahun ini, negara yang bertindak sebagai Ketua ASEAN adalah Kamboja. Sementara Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.

Kepemimpinan ASEAN bergilir berdasarkan urutan abjad nama-nama negara dalam bahasa Inggris. Saat ini, anggota-anggotanya terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pemimpin ASEAN bertanggung jawab, pertama, memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait, Dewan Koordinasi ASEAN, tiga Dewan Komunitas ASEAN, Badan Menteri Sektoral ASEAN terkait sekaligus pejabat senior, dan Komite Perwakilan Tetap sebagaimana Pasal 31 Piagam ASEAN.

Kedua, aktif memajukan dan meningkatkan kepentingan serta kesejahteraan ASEAN. Termasuk membangun komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi, dan kesepakatan.

Ketiga, memastikan sentralitas ASEAN. Keempat, memastikan respons yang efektif dan tepat waktu mengenai permasalahan atau situasi krisis yang berdampak terhadap ASEAN.

Kelima, mewakili ASEAN dalam memperkokoh dan mengusahakan hubungan yang lebih dekat dengan mitra eksternal.

Keenam, mengemban berbagai tugas dan fungsi lain yang mungkin diamanatkan.